Konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya memang hanya terjadi di internal. Namun dampaknya merembet ke mana-mana. Salah satunya ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai Golkar kubu Agung Laksono menuding kubu Ical dan KMP mendalangi wacana revisi UU Pilkada. Namun, kubu Ical membantahnya dengan mengatakan revisi UU Pilkada didorong oleh semua fraksi partai di DPR.

Untuk memastikan keikutsertaan Golkar dan PPP di Pilkada, pimpinan DPR berinisiatif menggelar rapat konsultasi dengan MA dan Mendagri. Semua pihak yang hadir akan melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan polemik menjelang pilkada serentak ini.

Rencana Revisi UU Pilkada digulirkan DPR di tengah kecamuk sengketa Partai Golkar dan PPP. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) berharap revisi itu bisa selesai dalam satu bulan.

DPR sudah ancang-ancang merevisi Undang-undang Pilkada dan UU Partai Politik‎ guna mencari jalan keluar permasalahan keikutsertaan Partai Golkar dan PPP dalam pilkada tahun ini.

Panitia Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Pimpinan DPR mengusulkan revisi atas Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.  

Ada sejumlah opsi yang ditawarkan oleh DPR, di antaranya meminta Presiden Jokowi untuk memohon percepatan sidang sengketa parpol ke MA.

DPR berkeras melakukan revisi terhadap UU Pilkada, sementara pemerintah menolak. Oleh karena itu pimpinan DPR dan Mendagri Tjahjo Kumolo akan melakukan pertemuan pada siang hari ini untuk menyamakan pendapat.

DPR mengusulkan revisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP di Pilkada serentak tahun ini. Namun, PPP kubu Romahurmuziy menolak usulan tersebut karena dianggap tak sesuai ketentuan UU.

Anggota komisi III DPR Arsul Sani, menuturkan salahsatu upaya pengetatan hukum bisnis prostitusi itu dilakukan melalui revisi UU KUHP yang akan dibahas DPR.