detikNews

Refly Harun: DPD RI Kini Terkesan Menjadi Milik Parpol

Pakar hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan peran DPD saat ini menyusul banyaknya senator yang bergabung ke partai politik. Apa katanya?

Selasa, 28 Mar 2017 16:20 WIB

detikNews

Banyak 'Disusupi' Politikus, DPD Disebut Tak Berbeda dengan DPR

Sejumlah kalangan menyebut lebih baik DPD RI dengan kondisi saat ini dibubarkan saja. Kok bisa?

Selasa, 28 Mar 2017 15:15 WIB

detikNews

Refly Soal Dakwaan Korupsi e-KTP: Jangan Ada yang Dikorbankan

Refly Harun meminta KPK fokus, jangan sampai ada yang menjadi korban dakwaan, tapi ada yang lolos dari dakwaan.

Rabu, 22 Mar 2017 19:08 WIB

detikNews

Soal Ambang Batas Sengketa Pilkada, Ketua MK: Nanti Dibahas di RPH

Arief mengatakan dalam peraturan MK telah diatur tata cara penanganan sengketa pilkada. Pemohonan yang masuk akan dibahas dan diputus oleh hakim MK.

Rabu, 22 Mar 2017 18:42 WIB

detikNews

Dekan FH PTN se-Indonesia Dukung Perampingan Hukum

Dirjen PP berharap Kemenkum HAM bisa menjadi markas besar Fakultas Hukum.

Rabu, 22 Mar 2017 14:16 WIB

detikNews

Soal Obesitas Hukum, Refly Harun Tak Setuju Presiden Evaluasi Perda

Guna mengevaluasi obesitas hukum, Presiden diminta membentuk payung hukum lewat peraturan presiden dan membentuk Tim Reformasi Regulasi.

Selasa, 21 Mar 2017 16:29 WIB

detikFinance

Jasa Marga Bagi-bagi Dividen Rp 566 Miliar

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp 566,79 miliar.

Rabu, 15 Mar 2017 14:53 WIB

detikNews

Ini Alasan Refly Harun Tidak Daftar Seleksi Hakim MK

Refly Harun mengaku belum bisa disebut sebagai sosok negarawan.

Kamis, 09 Mar 2017 21:33 WIB

detikNews

Perbaiki Lembaga, MK Minta Masukan dari Seluruh Pihak

Acara diskusi itu mengangkat tajuk 'Ikhtiar Menjaga Intergeritas dan Profesionalitas Mahkamah Konstitusi'.

Kamis, 09 Mar 2017 11:38 WIB

detikNews

Kasus e-KTP, KPK Jadi Harapan Rakyat Bersihkan Pejabat Korup

"Jika pembuat keputusan yang 'bemain', saya kira sulit dikontrol. Memang hanya KPK yang bisa menghentikan mereka," ungkap Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Kamis, 09 Mar 2017 08:51 WIB