Dualisme kepengurusan di tubuh Golkar dan PPP belum juga selesai meski Pilkada Serentak 2015 sudah di depan mata. Presiden Jokowi pun menegaskan tak ingin mencampuri urusan internal kedua partai itu.

Pemerintah telah menyatakan penolakannya terhadap usulan revisi UU Pilkada. Namun Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengatakan pihaknya menunggu sikap resmi pemerintah itu dalam rapat Badan Legislasi (Baleg).

Wakil ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, mengatakan bahwa revisi UU Pilkada diperlukan karena ada situasi yang tidak diduga yaitu soal Golkar dan PPP itu yang kepengurusannya masih bersengketa di pengadilan.

Dorongan revisi UU Pilkada seolah jadi ajang perang dingin lanjutan Koalisi Indonesia Hebat vs Koalisi Merah Putih. Adu argumen antara elite KMP dan KIH pun semakin seru, mendekati pelaksanaan Pilkada serentak yang tinggal sebentar lagi.

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Wacana merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015 rupanya menuai penolakan dari beberapa fraksi. Kali ini PKB yang menyatakan penolakannya karena dianggap tidak tepat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengajukan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. .

Penolakan terhadap usulan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menguat. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat, kini Partai Demokrat.

Konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya memang hanya terjadi di internal. Namun dampaknya merembet ke mana-mana. Salah satunya ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR berkeras melakukan revisi terhadap UU Pilkada, sementara pemerintah menolak. Oleh karena itu pimpinan DPR dan Mendagri Tjahjo Kumolo akan melakukan pertemuan pada siang hari ini untuk menyamakan pendapat.