Klaim Rektor University of Berkley, Prof Dr Liartha S Kembaren SE SH MSi DR PhD DBA EdD CPC, soal banyaknya alumni kampusnya mungkin benar adanya. Salah satu yang pernah menerima gelar dari University of Berkley adalah Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.

Sejumlah aktivis Papua Nugini yang mendukung kemerdekaan Papua mengaku telah ditahan oleh polisi di Port Moresby karena menggelar unjukrasa pada saat kedatangan Presiden Jokowi ke negara itu. Belakangan mereka mengapresiasi kebijakan terbaru pemerintah Indonesia mengenai Papua.

Pemerintah Jokowi harus didukung untuk teguh dan berani terus melaksanakan hukuman mati terhadap pembuat dan jaringan narkoba. Namun, prestasi kerja Jokowi-JK akan menjadi paripurna jika melakukan sejumlah langkah 'berani' lainnya seperti di bidang korupsi dan kinerja kementeriannya.

Pendeportasian terhadap seorang aktivis terkemuka Papua Barat ditunda menyusul adanya intervensi dari PM Papua Nugini. Benny Wenda, pemimpin Gerakan Papua Barat Merdeka sebelumnya tiba di Port Moresby dari Inggris pada Selasa (24/03/2015).

Akar Rumput Stategic Consulting menggelar forum regional bertajuk 'Inclusive Peacebuilding and Post-War‎ Political Transformation bersama sejumlah perwakilan negara-negara lain. Kepala Kantor Staf Kepresiden RI, Luhut Panjaitan menyebut pemerintah akan bekerja keras menyelesaikan isu-isu konflik yang ada.

Komnas HAM mencatat sepanjang 2014, sejumlah masalah HAM aktual masih menjadi perhatian masyarakat. Masalah-masalah yang belum terselesaikan itu dari Munir hingga Pilkada. 

Tiga orang mantan anggota Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Teten Masduki, Alexander Lay, dan Jaleswari Pramodhawardhani diangkat menjadi staf khusus Sekretaris Kabinet. Apa saja tugas yang bakal mereka lakukan?

Sejak 2010-2013, sudah ada sekitar 44.000 desa di seluruh Indonesia yang menerima Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meragukan komintmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Presiden ke-enam Republik Indonesia Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono juga menerima “Champion of the Earth 2014 for Policy Leadership”, penghargaan itu diterima karena keberhasilan SBY di bidang lingkungan hidup.