Panja RUU KPK akhirnya menyepakati untuk menghentikan pembahasan terhadap UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Keputusan ini diambil setelah mendengar pandangan fraksi dalam rapat Panja.

Janji DPR menghentikan revisi UU KPK harus dipantau masyarakat. Karena sejumlah fraksi masih mendorong revisi tetap dilakukan, dengan alasan untuk penguatan KPK.

Badan Legislasi (Baleg) DPR tak bisa serta-merta menghentikan revisi UU KPK. Proses panjang harus ditempuh dan dipantau masyarakat agar revisi UU KPK di drop dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meyakini keputusan Presiden SBY meredakan ketegangan KPK-Polri akan membawa hasil. Dia yakin kedua institusi penegak hukum tersebut akan mendengar nasihat SBY.

Fraksi-fraksi di DPR satu persatu menyatakan sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Bahkan Komisi III secara tiba-tiba 'melempar' sepenuhnya nasib draf itu kepada Badan Legislasi (Baleg). Apa langkah selanjutnya?

Pidato SBY soal revisi UU KPK diibaratkan seperti umpan lambung untuk DPR untuk tidak bermain dengan upaya pemberantasan korupsi. DPR harus segera menghentikan rencana revisi UU KPK.

Pidato yang disampaikan Presiden SBY tadi malam berisi 5 kesimpulan, salah satunya mengenai revisi UU KPK saat ini yang dinilai tidak tepat. Namun demikian, nasib draf RUU yang kini sudah di tangan Baleg DPR tersebut dinilai bergantung kepada Fraksi Demokrat.

Insiden penangkapan penyidik Polri di KPK, Kompol Novel Baswedan, di kantor KPK pada Jumat (5/10) lalu oleh Polda Bengkulu memanaskan hubungan KPK-Polri. Pidato SBY yang memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut menuai pujian.

Pidato Presiden SBY soal polemik KPK dan Polri akan disampaikan pukul 20.00 WIB. Salah satu poin pentingnya mengenai siapa yang berhak menangani kasus simulator SIM. 

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPDIP menolak revisi UU KPK, FPKS masih menimbang-nimbang perlu atau tidaknya revisi UU KPK.