detikFinance

Gara-gara Aturan di RI Ribet, Investasi Rp 1.722 Triliun Mandek

Pemerintah sedang menggarap penyatuan undang-undang. Salah satu tujuannya demi memperlancar investasi senilai Rp 1.722 triliun.

Rabu, 13 Nov 2019 15:54 WIB

detikNews

Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional ke Kahar Mudzakkir-Sardjito Siang Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 tokoh siang ini. Tiga di antaranya merupakan anggota BPUPKI/PPKI.

Jumat, 08 Nov 2019 10:20 WIB

detikFinance

Ringkas Puluhan Aturan Jadi Satu Undang-undang, Jokowi Butuh Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk dua Undang-undang (UU) besar yakni, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Senin, 21 Okt 2019 15:05 WIB

detikFinance

Bappenas Panggil Pakar Hukum, Bahas UU Lapangan Kerja dan UKM

Hari ini Kementerian PPN/Bappenas menggelar diskusi penerapan omnibus law. Hal ini berkaitan dengan rencana Jokowi membuat UU lapangan kerja dan UKM

Senin, 21 Okt 2019 13:45 WIB

detikFinance

Jokowi Mau Pangkas Jumlah Eselon, Mantan Ketua MK: Bisa Geger!

"Kalau secara nasional itu bisa geger," kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.

Senin, 21 Okt 2019 12:38 WIB

detikNews

Wiranto Ditusuk, Jimly Khawatir Keselamatan Jokowi Saat Blusukan

"Saya khawatir ini presiden ini, jangan sampai blusukan nanti dalam suasana begini. Kita mesti hati-hati," kata Jimly.

Jumat, 11 Okt 2019 14:35 WIB

detikNews

Anwar Ibrahim Takziah ke Keluarga Habibie di Kuningan

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyambangi kediaman almarhum Presiden ke-3 RI BJ Habibie di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Rabu, 09 Okt 2019 20:24 WIB

detikNews

La Nyalla Jadi Ketua DPD karena Pro-Jokowi di Pilpres?

Ray menduga terpilihnya La Nyalla tak lepas dari banyaknya anggota DPD yang punya afiliasi parpol. Tapi anggota DPD menegaskan DPD tak bisa dimanfaatkan parpol.

Rabu, 02 Okt 2019 20:53 WIB

detikNews

Lobi Panjang La Nyalla Menuju DPD 1

Rekam jejak kontroversial tak membendung La Nyalla menguasai kursi DPD 1. Menurut seorang senator, rekam jejak itu tak jadi pertimbangan pemilihan ketua DPD.

Rabu, 02 Okt 2019 16:31 WIB

detikNews

"Kegentingan yang Memaksa" Perppu KPK

Menerbitkan Perppu sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi aspirasi rakyat dan menyelamatkan negara dari keadaan genting menjadi pilihan Presiden.

Rabu, 02 Okt 2019 13:05 WIB