detikNews

Ketua DPR Bertemu Pengurus Garbi, Fahri Hamzah Ikut

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima kedatangan pengurus Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi).

Rabu, 13 Mar 2019 16:18 WIB

detikNews

Moderasi Sosio-Religius dalam Beragama dan Bernegara

Ajaran agama dipertentangkan dengan kebijakan negara. Demokrasi yang merupakan perwujudan kesepakatan politik manusia dibenturkan dengan kekuasaan Tuhan.

Senin, 18 Feb 2019 14:30 WIB

detikNews

10 Fakta Menarik Mengenai Korea Utara

Siapa yang tidak kenal dengan negara Korea Utara? Salah satu negara yang terkenal akan kebijakannya yang terbilang kejam ini memang selalu menarik perhatian.

Sabtu, 16 Feb 2019 17:36 WIB

detikNews

Venezuela Punya Kedekatan Emosional Secara Historis dengan Indonesia

Venezuela yang dilanda krisis memiliki kedekatan emosional secara historis dengan Indonesia. Ini mendorong aktivis membuat gerakan solidaritas untuk Venezuela.

Sabtu, 09 Feb 2019 15:17 WIB

detikNews

Golongan Putus Asa?

Angka golput dikatakan potensial meningkat, terutama masih adanya pandangan di masyarakat bahwa pemilu tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan mereka.

Senin, 28 Jan 2019 12:06 WIB

detikNews

Paradoks Golput

Jika kita muak melihat akrobat politik oligarki yang membuat pilihan kita sudah berakhir, bukan berarti proses politik harus diserahkan pada sikap abai.

Senin, 28 Jan 2019 10:38 WIB

detikNews

TNI Hadir di Nduga untuk Lindungi Rakyat, Bukan untuk Membunuh

TNI menyatakan kehadiran aparat TNI di Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat.

Jumat, 21 Des 2018 11:14 WIB

detikNews

Deklarasi Hak Asasi Petani

Sidang umum PBB telah mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Petani yang cikal bakal perjuangannya lahir dari Indonesia.

Selasa, 18 Des 2018 11:18 WIB

detikNews

Prabowo: Kenapa Orang Takut Ganti Presiden?

"Kenapa orang ganti presiden takut? Ganti pengemudi itu biasa," ujar Prabowo Subianto.

Sabtu, 15 Des 2018 09:18 WIB

detikNews

Separatisme, Pembangunan, dan Perwujudan "Welfare State"

Harus diakui bahwa Papua adalah NKRI tidak dapat diganggu gugat. Tetapi bahwa Papua belum menerima keadilan dari negara ini, rasanya kita masih bisa sepakat.

Senin, 10 Des 2018 12:46 WIB