Menko PMK Puan Maharani meluncurkan situs Data Sistem Nasional Pemantau Kekerasan (SNPK) Indonesia. Portal beralamat di www.snpk-indonesia.com tersebut mencatat semua peristiwa kekerasan di Tanah Air.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan tanda jasa kesehatan kepada individu dan lembaga yang berjasa dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, merupakan salah satu penerima tanda jasa tersebut.

Pemerintah telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berobat secara gratis. Dalam pelaksanaannya, KIS masih beririsan dengan kartu BPJS Kesehatan yang memiliki fungsi yang sama.

Dengan badan sehat maka bisa mengambil pendidikan. Dengan pendidikan memadai, maka bisa hidup sejahtera. Nah, layanan kesehatan primer seperti puskesmas pun akan diperkuat demi menjaga kesehatan masyarakat.

Pemerintahan yang dipimpin Jokowi Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan beberapa 'Kartu Sakti' untuk program kesejahteraan rakyat. Menko PMK Puan Maharani mengatakan tidak ada masalah pendistribusian kartu tersebut ke seluruh Indonesia.

Menteri Puan Maharani hadir dalam acara puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 di Taman Mini Indonesia Indah. Puan didapuk memberikan penghargaan di bidang kesehatan kepada beberapa kepala daerah.

Presiden Joko Widodo kembali membuat gebrakan. Dia akan memotong biaya perjalanan dinas para birokrat karena menganggapnya sebagai pemborosan.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo meminta agar diberi kewenangan lebih untuk memberi sanksi kepada para bupati dan wali kota yang 'nakal'.

Presiden Joko Widodo menggelar ‎diskusi dengan Gubernur se-Indonesia. Diskusi santai ini akan lebih banyak sesi mendengar curhatan dari para gubernur dibanding arahan Jokowi. 

KIP, KIS dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera telah disebarluaskan. 3 Kartu 'sakti' Presiden Jokowi itu berpayung hukum Inpres.