Kubu Agung Laksono balik melaporkan elite Golkar kubu Aburizal Bakrie ke Bareskrim Polri karena dianggap melawan hukum dengan menguasai ruangan fraksi di DPR.

Ade Komarudin (Akom) dan Bambang Soesatyo dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kedua pimpinan fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie dilaporkan atas sangkaan perbuatan melawan hukum.

Perpecahan Golkar malah semakin menjadi jadi setelah Menkum HAM Yasonna Laoly mengeluarkan SK pengakuan terhadap pengurus hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Memegang SK tak membuat Agung langsung di atas angin, nyatanya Aburizal Bakrie belum menyerah.

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki tidak mau ikut campur terkait wacana Menkum HAM Yasonna Laoly untuk merevisi PP 99/2012 tentang remisi narapidana termasuk napi koruptor.

Fraksi Partai Partai Demokrat (FPD) menegaskan bahwa pihaknya tak akan turut andil dalam penggelontoran hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno resmi membuka Munas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ke-2, yang digelar di hotel Clarion, Makassar, kamis (26/3/2015) malam. Tedjo mewakili Wapres Jusuf Kalla yang sebelumnya dijadwalkan membuka Munas tersebut.

Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno turut menandatangani hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly, bersama seorang anggota Fraksi PAN lain. Teguh mengatakan sikap itu diambil sebagai inisiatif pribadi karena DPP PAN belum ‎mengambil sikap.

Kubu Ical mengklaim dukungan untuk angket Menkum HAM akan membesar karena dukungan parpol lain. Kubu Agung malah menyebut dukungan terhadap angket itu di internal Golkar berkurang.

Dua orang anggota Fraksi PAN ikut menandatangani hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly meski sang ketum Zulkifli Hasan memerintahkan agar tak ikut kegaduhan. Loyalis Ical menyebut pendiri PAN, Amien Rais mendukung hak angket itu.

Wacana revisi PP tentang remisi napi korupsi yang dilontarkan Menkum HAM bertujuan bahwa pemidanaan hanya pembinaan apakah tepat? Bila pemenjaraan koruptor hanya untuk pembinaan, korupsi akan makin merajalela.