Nama-nama menteri yang duduk di kabinet Jokowi-JK memang belum ada. Tim transisi dan Jokowi-JK masih menyiapkan arsitektur kabinet. Tapi sah-sah saja tentunya menilik calon yang cocok dan layak.

Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama menggandeng pihak luar mengawasi Dinas Perpajakan, ULP, BPKD dan Inspektorat DKI. Ia menggandeng ICW, KPK, dan PPATK untuk mengantisipasi potensi korupsi di empat SKPD itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hari ini kedatangan tamu dari ICW. Menurut Febri Hendri, anggota Divisi Monitoring Pelayanan Publik DKI, mereka sengaja diundang oleh Ahok ke kantornya untuk mengawasi empat Satuan Perangkat Kerja Daerah di DKI.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung pemprov DKI melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahannya. Dukungan ini diberikan mengingat banyaknya pejabat publik yang punya aset, kekayaan dan bergaya hidup yang melebihi gaji bulanannya.

Ketua KPK Abraham Samad menilai kepatuhan anggaran TNI sudah berjalan cukup baik. Namun ia berharap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaporkan oleh prajurit mulai dari pangkal Letkol.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasaikan dan menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan TNI.

Jokowi membentuk Tim Transisi yang berkantor di Kantor Transisi. Kepada Majalah Detik, Jokowi buka-bukaan soal pendanaan sampai produk akhir tim yang bertugas menyusun kebijakan strategis pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan ini.

Presiden terpilih Joko Widodo menyanggupi tantangan Indonesian Coruption Watch (ICW) untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK per 6 bulan sekali. 

ICW menantang pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 6 bulan sekali. Apa tanggapan Jokowi?

Jokowi dan JK ditantang menjadi pelopor dalam pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Presiden dan Wapres terpilih itu bisa memulainya dengan transparan soal LHKPN.