KPK memantau pengadaan proyek e-KTP dan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) di Kemendagri. Masyarakat luas juga bisa ikut memantau bila pengadaan barang dilaporkan secara elektronik.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Irman, tidak akan diikutkan dalam mengurus proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang akan digelar kementerian tersebut. Oleh Kejaksaan Agung, Irman telah ditetapkan menjadi tersangka.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta bantuan KPK untuk mengawasi pelaksanaan proyek NIK guna mencegah terjadinya korupsi. Tak tanggung-tanggung, Gamawan minta KPK langsung terlibat sejak awal.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini. Gamawan datang dalam rangka mendengar pemaparan KPK mengenai pelaksanaan program Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK).

Setidaknya ada empat permasalahan utama yang menjadi batu sandungan dari belum terwujudnya e-Government di Indonesia. Berikut adalah tulisan kedua sekaligus artikel terakhir yang coba mengurai segala permasalahan dan solusinya.

Menpan Taufiq Effendi mengatakan belum ada indikasi korupsi terhadap dana bantuan untuk korban bencana tsunami di Aceh dan Nias.