Pemerintah hanya tinggal menunggu ijin tertulis dari BPK untuk pencairan dana subsidi BBM ke Pertamina sebesar Rp 2,7 triliun.

Pemerintah tetap akan menagih kewajiban Pertamina dari setoran hasil penjualan dan distribusi BBM karena jika terus ditahan Pertamina, pos penerimaan di APBN akan terganggu.

Pertamina kemungkinan tidak membayar uang bagian pemerintah dari bagi hasil migas sebesar Rp 3,6 triliun per bulan karena kesulitan keuangan.

Komisi II DPR meminta KPU untuk mempertanggungjawabkan dana penyelenggaraan pemilu legislatif. DPR juga meminta BPK mengaudit perjanjian KPU dengan pihak ketiga.

BPK diharapkan terus meningkatkan transparansi dan pembenahan kedalam, terutama peningkatan auditor agar lebih profesional dan jujur. Pimpinan BPK baru diharapkan pula bisa menjalankan tugasnya seprofesional mungkin.

BPK akan berusaha menyelesaikan audit atas laporan penutupan BPPN serta sisa aset sebelum berakhirnya tim pemberesan BPPN pada September 2004.

Kredit usaha tani (KUT) yang akan dihapusbukukan haruslah yang benar-benar sampai ke petani. Pemerintah masih menunggu hasil audit BPK terkait dengan kepastian angka yang akan dihapusbukukan.

DPR RI pada prinsipnya menyetujui dihapuskannya tunggakan kredit usaha tani (KUT) sebesar Rp 5,7 triliun yang dikucurkan pada tahun 1998/1999 melalui pola chanelling.

Komisi II DPR berpendapat, KPU harus diperiksa BPK dan KPK atas dugaan penyimpangan dana dalam pengadaan logistik selama Pemilu legislatif.

Dirut RRI Suryanta Saleh membantah tudingan korupsi Rp 20,6 miliar untuk pengadaan peralatan siaran RRI terkait sosialisasi Pemilu