Di tengah gonjang-ganjing isu di Koalisi, para petinggi PKS malam ini berkumpul di kantor DPP. Para menteri dari PKS dan anggota Fraksi PKS dikabarkan hadir. Membahas apa?

Keberadaan enam partai politik (parpol) dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono diikat dalam kontrak dan tata etik (tata etika). Berikut isi lengkap kontrak tersebut.

Posisi PKS di koalisi setgab dinyatakan sudah berakhir. Masih ada kesempatan bagi PKS untuk bertahan, asal menterinya yang ada di pemerintahan bersedia diganti.

Pembahasan revisi UU Pemilu di DPR memasuki babak akhir. Kini fraksi-fraksi di DPR tengah berdebat menyangkut empat pasal krusial, salah satunya sistem pemilu. PDIP,PKS, dan PKB mendorong diterapkan kembali sistem pemilu tertutup.

Pembahasan revisi UU Pemilu di DPR RI menyisakan sejumlah pasal krusial. Revisi UU Pemilu diprediksi akan berakhir pada mekanisme voting dengan sistem pemilu dan angka Parliamentary Threshold sebagai faktor penentu.

Bila akhirnya PKS tak lagi di Koalisi, ada kemungkinan tiga kursi menteri bakal kosong. Partai Golkar sejauh ini tidak mau ikut-ikutan mengincar 'lowongan' baru yang mungkin segera dibuka itu.

Penolakan kenaikan harga BBM oleh Fraksi PKS dalam Sidang Paripurna DPR, merupakan 'pembangkangan' PKS yang kesekian kalinya. Pembangkangan yang terus dilakukan ini membuat PKS disebut memainkan dua kaki.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR mengingatkan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menciptakan pencitraan terzalimi dengan menunggu dikeluarkan dari koalisi.

Ketum parpol koalisi dikabarkan akan menggelar pertemuan malam ini di Cikeas. Pembahasannya jelas, menyangkut evaluasi posisi PKS di koalisi.

PKS sampai saat ini merasa masih bagian dari koalisi pemerintahan. PKS tak yakin didepak dari koalisi, meski berbeda suara soal BBM.