Setelah dilaporkan banyak dipakai untuk mengakses situs porno, koneksi internet tiga layar informasi internal DPRD Jabar dihentikan. Kini layar sentuh 14 inch itu hanya menampilkan agenda anggota dewan, tanpa bisa browsing internet.

Siapa pengakses situs porno di layar informasi internal DPRD Jabar susah dilacak. Sebab, layar informasi yang diberi nama Kios-K ini tak hanya digunakan oleh anggota dewan ataupun sekretariat dewan, masyarakat umum pun bisa mengaksesnya.

Duh, history layar informasi internal DPRD Jabar dipenuhi situs porno. Selain menampilkan agenda internal dewan, layar informasi itu bisa browsing internet. Dari 120 history yang tercatat, 60 persennya merupakan halaman situs porno.

Sekitar 500 orang dari GMBI berunjuk rasa menuntut DPRD Jabar untuk menggunakan hak angket atau interpelasi terkait kebijakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang mengangkat 12 tenaga ahli diduga ilegal.

Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan masih memperdalam tudingan 12 tenaga ahli Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang dinilai ilegal. Selanjutnya ia serahkan masalah ini ke Komisi A.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jabar Deden Darmansyah mendesak Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mencabut SK pengangkatan 12 tenaga ahli. Menurutnya SK tersebut merupakan pelanggaran administrasi.

Komisi A DPRD Provinsi Jabar berencana memanggil Badan Kepegawaian Daerah dan Sekda Pemprov Jabar terkait perekrutan 12 tenaga ahli Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang dinilai ilegal.

Keberadaan tenaga ahli ilegal Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membuat Direktur Taxation Advocacy Group (TAG) yang juga pemerhati APBD Dedi Haryadi berencana melaporkannya ke KPK.

Dinilai sudah tak representatif, Pemprov Jabar akan membangun gedung DPRD baru yang lokasinya berada depan gedung dewan saat ini. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 60 miliar.

Pemprov Jabar anggarkan dana sebesar Rp 200 miliar untuk dana bergulir koperasi pada tahun 2011. Hal itu dilakukan untuk mendorong pembangunan daerah, dimana KUMKM menjadi prioritas perekonomian daerah.