Selama ini, tak ada satu pun tersangka KPK yang tidak ditahan di tahap penyidikan. Pakem yang sudah terjaga sejak KPK berdiri ini terancam terpatahkan. Kenapa?

Memperhatikan dinamika baru-baru ini terkait KPK dengan Polri, sangat membuat prihatin. Sebab di tengah komitmen memberantas korupsi, hubungan para penegak hukum tidak harmonis.

Pidato yang disampaikan Presiden SBY tadi malam berisi 5 kesimpulan, salah satunya mengenai revisi UU KPK saat ini yang dinilai tidak tepat. Namun demikian, nasib draf RUU yang kini sudah di tangan Baleg DPR tersebut dinilai bergantung kepada Fraksi Demokrat.

Presiden SBY angkat bicara terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Sejumlah solusi disampaikan SBY untuk menengahi pertikaian itu agar tidak berlarut-larut. Ini pidato lengkap SBY.

Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan revisi aturan masa penahanan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masa penahanan akan lebih singkat menjadi hanya 10 hari.

Kementerian Hukum dan HAM berencana merevisi sejumlah aturan dalam KUHAP. Salah satunya yang akan direvisi mengenai pidana ancaman di bawah 5 tahun tak akan diproses di pengadilan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tidak akan melakukan pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya pada revisi UU KPK. Perlu diketahui, FKB di Komisi III setuju melakukan revisi UU KPK.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPD dan FPKB memberi catatan, revisi UU KPK hanya diteruskan untuk memperkuat KPK.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPDIP menolak revisi UU KPK, FPKS masih menimbang-nimbang perlu atau tidaknya revisi UU KPK.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPAN, FPPP, dan Fraksi Hanura mendorong KPK agar punya penyidik independen.