Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang giat menggulirkan hak angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Ribut di tubuh Partai Golongan Karya masih terus berlanjut. Dari kantor Dewan Pimpinan Pusat di Slipi, Jakarta Barat, kisruh partai berlambang pohon beringin itu kini merembet ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Terjadi rotasi personel di tubuh Fraksi Golkar. Anggota Komisi XI Misbakhun digeser ke Komisi III. Apakah rotasi ini terkait perseteruan kubu Agung dan Ical?

Hampir satu tahun berlalu, pemerintah belum juga melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Peradilan Anak. Alih-alih menelurkan PP itu, Menkum HAM kini gencar mewacanakan revisi PP Pengetatan Remisi Koruptor.

Pengurus daerah PPP kubu Djan Faridz mendatangi Komisi III DPR untuk menyampaikan aspirasi. Hanya saja, mereka diterima oleh politikus Golkar Misbakhun yang selama ini diketahui sebagai anggota Komisi IX.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Menkum HAM Yasonna Laoly diutus pemerintah ke DPR untuk memberi penjelasan soal calon Kapolri. Tedjo pun sudah siap dengan penjelasannya.

Puluhan massa yang mengaku dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz melajutkan demo di depan DPR. Mereka menuntut agar Hak Angket terhadap Menkum Yasonna dilanjutkan.

Partai-partai KIH siap menghadang usul hak angket yang digagas KMP. Penyelidikan DPR terhadap menteri dinilai aneh.

Rakyat yang dipenjara tanpa dosa akibat salah tangkap aparat di Indonesia diberi ganti rugi maksimal Rp 1 juta. Aturan ini diminta untuk segera direvisi karena telah berusia lebih dari 32 tahun.

Wacana pembentukan Perppu untuk menanggulangi gerakan radikal ISIS di Indonesia sempat menyeruak. Hingga kini belum ada titik terang akan Perppu itu, namun Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan alternatif lain.