Partai Demokrat dan PAN berpihak kepada suara rakyat dan mendukung Perppu Pilkada langsung. Sikap PD dan PAN kali ini senafas dengan Koalisi Indonesia Hebat, sebuah awal manis kebersamaan dua partai biru itu dengan parpol pendukung Jokowi-JK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin Perppu Pilkada Langsung bakal diterima DPR. Sebab ada dua partai yang bersikap sama seperti Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang bakal menerima Perppu Pilkada langsung di DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon cepat surat Dewan Perwakilan Rakyat terkait pembahasan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Salah satu keputusan Munas IX Golkar di Bali yaitu menolak Perpu Pilkada yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-6. Sikap Golkar itu tak pelak mendapat reaksi dari SBY yang kemudian berkomentar lewat akun media sosial twitter.

Golkar Munas Bali memutuskan menolak Perpu Pilkada yang digelontorkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir maja jabatannya sebagai Presiden RI. SBY pun angkat bicara perihal sikap penolakan partai berlambang beringin tersebut.

Koalisi Merah Putih (KMP) di ambang perpecahan gara-gara penolakan Perpu Pilkada Langsung yang digelorakan Golkar lewat keputusan Munas. Di saat konflik internal KMP memanas, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengambil inisiatif sebagai penengah.

Parpol anggota KMP mewacanakan akan menolak Perpu Pilkada Langsung yang dikeluarkan Presiden SBY. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yakin KMP pada akhirnya akan menerima Perpu Pilkada langsung sebagai sebuah komitmen yang telah disepakati bersama.

Revisi Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya diketok dalam rapat paripurna untuk mulai dibahas dalam Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Hanya tersisa dua hari UU itu dibahas sebelum 'deadline' 5 Desember.

DPR hari ini menggelar paripurna untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dalam prolegnas 2014. Ada 280 anggota dewan yang hadir dari 560 dalam sidang paripurna ini.

Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan perubahan di 13 pasal dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Bagaimana nasib revisi UU MD3?