detikNews

Ajak Pimpinan Parpol, SBY-Kalla Gelar Rapat

Dengan mengajak sejumlah pimpinan parpol pendukungnya, duet SBY-Kalla menggelar rapat tertutup. Rapat membahas langkah selanjutnya pasca kemenangan.

Selasa, 21 Sep 2004 10:57 WIB

detikNews

Yusril: Pemerintah Berencana Amandemen UU 15/2003

Pemerintah berencana mengamandemen UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab UU itu dinilai banyak kelemahan.

Jumat, 17 Sep 2004 23:58 WIB

detikNews

SBY-JK Rapat Koordinasi dengan Partai-partai Pendukung

Siang ini pasangan capres-cawapres SBY-JK menggelar rapat koordinasi dengan pengurus parpol-parpol pendukung di Hotel Four Seasons, Jaksel.

Jumat, 17 Sep 2004 13:15 WIB

detikFinance

DPR Nekat Sahkan RUU FTZ Batam

Meski tidak disetujui pemerintah, DPR tetap nekat menyetujui RUU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam menjadi UU.

Rabu, 15 Sep 2004 01:01 WIB

detikFinance

Pemerintah Menolak, DPR Tetap Sahkan RUU FTZ Batam

Perseteruan pemerintah dan DPR soal RUU FTZ Batam meruncing. Meski pemerintah menolak, DPR bersikukuh akan mensahkannya dalam rapat paripurna sore ini.

Selasa, 14 Sep 2004 16:55 WIB

detikFinance

Pemerintah-DPR Belum Sepakat Soal FTA Batam

Pemerintah dan Komisi V DPR hingga kini belum sepakat mengenai penetapan status perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade area/FTA) Batam.

Kamis, 09 Sep 2004 18:57 WIB

detikFinance

Meneg BUMN Informasikan Kebohongan Soal Indosat

Direktur INDEF Imam Sugema menilai Meneg BUMN Laksamana Sukardi telah melakukan kebohongan besar dengan mengatakan Indosat sedang merugi.

Kamis, 02 Sep 2004 18:02 WIB

detikNews

Dirjen Pemasyarakatan Laporkan Ali di Starbuck ke Menkeh

Dirjen Pemasyarakatan melaporkan kasus terpergoknya Ali Imron tengah bersantai di Starbuck Coffe ke Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Kamis, 02 Sep 2004 16:40 WIB

detikNews

Yusril: Umumkan Kabinet Kurang Baik untuk Tradisi Pilpres

Yusril menilai pengumuman kabinet sebelum Pilpres kurang baik bagi tradisi Pilpres. SBY-Kalla, menurutnya, akan melakukannya setelah Pilpres. Nyindir Mega-Hasyim?

Kamis, 26 Agu 2004 16:32 WIB

detikNews

KUHP Nasional Terhambat Pergantian DPR

Pemerintah berencana mengganti KUHP buatan kolonial dengan melakukan pembahasan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Kamis, 19 Agu 2004 15:12 WIB