Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku tidak mau gegabah menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa parpol akan dibiayai pemerintah. Hidayat mewanti-wanti wacana Rp 1 Trilun per parpol untuk setiap tahun itu bisa menjadi kontroversi di tengah masyarakat yang sedang kesusahan.

Ketua MPP PAN Sutrisno Bachir menyambut positif wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa partai politik bisa dibiayai oleh negara melalui APBN sebesar Rp 1 Triliun per parpol untuk setiap tahun. Mendagri beralasan bahwa langkah itu dapat menekan potensi korupsi di tanah air.

Jika terus-terus ribut dan tak menemukan sepakat, Ahok memang diperbolehkan untuk mengeluarkan Pergub. Tapi bisakah Ahok terus-terusan mengeluarkan Pergub saat komunikasi dengan DPRD buntu?

Jika persoalan APBD DKI 2015 tak kunjung usai maka Gubernur DKI Basuki T Purnama akan ‎mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan anggaran APBD 2014. Mendagri, Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan Permendagri untuk memperkuat Pergub yang akan dikeluarkan Ahok.

Selama ini partai politik hidup dari iuran tiap anggotanya sehingga menjadi salah satu alasan mengapa politisi rentan terkena kasus korupsi. Untuk menekan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan kelak partai politik bisa dibiayai negara melalui APBN.

Pilkada serentak akan mulai dilaksanakan Desember tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin kondisi Indonesia aman alias minim konflik.

Sengketa RAPBD 2015 antara Pemprov dan DPRD belum menemui titik terang. Ini solusi yang disiapkan Kemendagri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tampaknya sudah menutup rapat pintu untuk damai dengan DPRD terkait APBD 2015. Dirinya bersikeras tidak mau berkompromi untuk menerima 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun.

Hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta semakin runcing setelah pertemuan di Kemendagri soal RAPBD 2015 tak membuahkan hasil. Mendagri Tjahjo Kumolo pun meminta kedua pihak bersinergi demi kesejahteraan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menentang keras 'anggaran siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Dia menegaskan tidak akan berkompromi dengan apa yang diajukan DPRD.