Polri menegaskan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi Simulator SIM. Namun cara yang diambil bukan melalui Surat Perintah Penhentian Penyidikan (SP3).

Penyerahan kasus simulator di Korlantas dari Polri ke KPK tak juga kunjung terlaksana. Padahal sudah lebih dari 2 Minggu dari waktu instruksi Presiden SBY. Ditengarai, sejumlah persoalan menjadi kendala. Benarkah?

Konstruksi hukum dalam berkas simulator SIM di KPK dan Polri bertolak belakang. KPK menduga Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka utama, sedangkan penyidikan Mabes Polri justru menyebut sebaliknya.

Polri diminta jangan berlama-lama mengurusi soal administrasi kasus simulator SIM. Seharusnya, sejak diimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kasus itu sudah diserahkan ke KPK.

Polemik penyerahan penanganan dugaan kasus dugaan korupsi Simulator SIM dari Polri ke KPK masih menimbulkan pertanyaan. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan seharusnya kasus itu harus melaksanakan Pasal 50 UU KPK!

KPK dan Polri akan kembali melakukan koordinasi terkait pelimpahan berkas kasus simulator SIM sore ini. Pertemuan ini akan kembali membicarakan mengenai teknis pelimpahan kasus simulator SIM.

Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna menjamin tidak ada niat pihak kepolisian mempersulit penyerahan kasus simulator SIM ke KPK. Polri justru berharap bahwa semakin cepat diserahkan ke KPK akan semakin bagus. 

Wamenkum HAM Denny Indrayana melihat penyerahan simulator dari Polri ke KPK bukan suatu perkara yang tidak bisa diselesaikan. Menurut Denny, jika mengacu ke UU KPK maka tidak ada halangan bagi Polri untuk menyerahkan tersangka simulator SIM ke KPK.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman menjawab soal polemik penyerahan kasus simulator SIM dari Polri ke KPK yang diisukan mandeg. Sutarman menegaskan, Polri siap menyerahkan sekarang juga ke KPK.

Tim kuasa hukum Budi Santoso, tersangka perkara dugaan korupsi proyek simulator SIM menyambangi Komisi III DPR. Mereka keberatan atas pengalihan penanganan perkara dari Polri ke KPK.