Presiden terpilih Joko Widodo menyanggupi tantangan Indonesian Coruption Watch (ICW) untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK per 6 bulan sekali. 

ICW menantang pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 6 bulan sekali. Apa tanggapan Jokowi?

Jokowi dan JK ditantang menjadi pelopor dalam pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Presiden dan Wapres terpilih itu bisa memulainya dengan transparan soal LHKPN. 

Upaya menciptakan pemerintahan bersih dan terjaga integritas bisa dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi pemerintahan. Karenanya Jokowi JK pun ditantang memberikan contoh.

Bima Arya memberi pendapat soal lembaga quick count yang tengah ramai diperbincangkan. Soal lembaga quick count ini memang menjadi perbincangan karena ada perbedaan dalam hasil di Pilpres. Apa kata Bima soal ini? 

Muslich Bambang Luqmono, hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, tak punya impian muluk-muluk. "Ya nanti kalau jadi (hakim agung), (gaji) bisa untuk koleksi sepeda," kata Bambang sambil tertawa.

Selama ini, Muslich bersama istrinya mendiami rumah warisan mertua di Kebumen, Jawa Tengah. MBL lebih suka mengandalkan sepeda balap atau angkutan umum saat berdinas. Lalu berapa sebenarnya harta kekayaan hakim MBL?

KPK memeriksa mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi tukar guling tanah Pemkot Tegal. Usai diperiksa, Diah berdalih hanya menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Pemerintah menyambut baik usulan KPK soal pelaporan kekayaan. Nantinya, tidak hanya pejabat setingkat eselon II saja, namun hingga level lurah pun wajib membeberkan hartanya.

Tim sukses Jokowi-JK menyinggung harta kekayaan Prabowo Subianto yang mencapai Rp 1,67 triliun dan US$ 7,5 juta. Tim Jokowi menyentil soal kewajiban setor pajak ke negara.