Kebijakan pengetatan remisi oleh Kemenkum HAM secara substansi tidak menjadi persoalan. Namun, yang menjadi persoalan adalah kontrol terhadap penggunaan kewenangan tersebut.

Kebijakan pengetatan pemberian remisi menimbulkan pro dan kontra. Menurut Wamenkum HAM Denny Indrayana, pengetatan pemberian remisi adalah aspirasi publik.

Tiga fraksi mulai melunak sikapnya terkait penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan‎​ pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Kemenkum dan HAM bisa memperbaiki aturan remisi sehingga tidak diperlukan lagi hak interpelasi.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersikukuh akan menerapkan pengetatan remisi bagi para koruptor. Hal ini dilakukan demi tercapainya rasa keadilan di masyarakat.

Wamenkum HAM Denny Indrayana kali ini absen di Raker Komisi III DPR dan Kemenkum HAM. Bukan karena takut menghadapi 'serangan' Aziz Syamsuddin Cs lho. 

Komisi III kembali menggelar rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat kerja pagi ini melanjutkan pembahasan kebijakan pengetatan remisi untuk koruptor yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM.

Partai Hanura mendukung penggunaan hak interpelasinya terkait kebijakan Menkum HAM tentang remisi. Hal itu dibuktikan dengan mem-backup anggota yang menggunakan hak tersebut.

Imigrasi secara resmi sudah mengeluarkan kembali surat perintah cekal atas nama Miranda S Goeltom. Miranda dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

Mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom kembali dicegah ke luar negeri. Pihak Imigrasi secara resmi sudah mengeluarkan kembali surat perintah cegah tangkal (cekal).

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menjamin Nunun Nurbaetie tidak mendapat fasilitas istimewa selama menjalani penahanan di Rutan Pondok Bambu, Jaktim.