Kasus Gayus Tambunan ternyata tidak hanya melibatkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak, namun juga menyeret institusi penegak hukum. ICW meminta adanya pembuktian terbalik dari para penegak hukum yang tersangkut kasus tersebut.

Sanksi dimiskinkan secara ekonomi dan sosial tidak hanya menimbulkan efek jera bagi koruptor. Melainkan juga dapat mencegah paraktek makelar kasus dalam proses hukumnya.

Munculnya kasus Gayus dan Bahasjim mengindikasikan bahwa selama ini Ditjen Pajak dan Kemenkeu tidak transparan dalam mengelola uang negara. ICW menemukan 2 solusi tepat agar transparansi itu dapat berjalan dengan baik.

Pencabutan renumerasi bukan jawaban yang tepat mencegah munculnya "Gayus" lain. Pembenahan proses bisnis, sistem pengawasan, peningkatan mutu SDM, serta penerapan reward and punishment lebih tegas adalah langkah yang jauh lebih efektif.

KAKP menilai mereka perlu dimintai keterangan terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP).

KPK harus bisa menghadirkan Nunun Nurbaeti ke pengadilan Tipikor. Alasannya reputasi KPK dipertaruhkan, apakah KPK sungguh-sungguh atau tidak mengusut kasus ini.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan PK Arthalyta Suryani sehingga hukumannya dikurangi 6 bulan. Putusan itu sama saja diartikan kemenangan bagi koruptor.

ICW mengusulkan audit terhadap rekening anggota kepolisian dan pegawai kejaksaan untuk meminimalisir makelar kasus. Jaksa Agung Hendarman Supandji menyambut baik hal itu, asal harus ada indikasi korupsi terlebih dahulu.

Pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak harus dimulai dari pembersihan aparatur negara yang menghalangi. Langkah awal yang dilakukan bisa dengan memeriksa rekening semua aparatur negara.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi berjanji akan segera menangkap buronan atau koruptor yang berada di Singapura. Kini publik tinggal menanti janji itu.