Kepulauan Riau menjadi provinsi baru yang masuk dalam rekap nasional, artinya belum pernah dibahas sebelumnya.

KPU sempat menunda rekapitulasi hasil penghitungan suara caleg DPR RI dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Lampung I karena dianggap ada kecurangan. Namun setelah diteliti, hal itu tak terbukti.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara caleg DPR Dapil DKI Jakarta III berlangsung alot lantaran protes yang dilayangkan Partai Hanura mengklaim terjadi kecurangan.

"Ini wajib kita pastikan penyelenggara pemilu bisa terpercaya apalagi mau Pilpres. Jadi petugas yang tak terpercaya jangan lagi urus Pilpres," ujar Jimly menegaskan.

Dalam pembahasan rekap DPR Papua Barat keberatan paling banyak disampaikan oleh Partai NasDem. NasDem mendapati banyaknya laporan kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara di Papua Barat.

Tim pemenangan caleg DPR RI dapil I (Surabaya-Sidoarjo) dari Partai Golkar Adies Kadir (AK) akan melaporkan M Ruslan (caleg Golkar dari dapil 3 Lumajang-Jember) pelapor penggelembungan suara Adies ke Polda Jawa Timur.

Ketua KPU Husni Kamil Manik, menyatakan optimis rekap nasional seluruhnya selesai sesuai batas Undang-undang 9 Mei.

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional kembali memanas menyusul model pengambilan keputusan yang dipersingkat karena tenggat waktu penetapan tinggal 4 hari lagi. Sementara itu banyak rekap suara provinsi masih tertunda.

Tim pemenangan Adies Kadier, caleg DPR RI dari Partai Golkar tidak terima atas laporan dugaan penggelembungan suara yang dilayangkan M Ruslan ke Bawaslu Jatim. Tim pemenangan Adies Kadier pun akan balik membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

KPU membuka kembali diskusi rekapitulasi perolehan suara provinsi Riau setelah sebelumnya ditunda karena bermasalah. Namun dalam pembahasan kedua ini, pengesahan rekap Riau ternyata masih harus ditunda.