Kubu Aburizal Bakrie mendapat surat dari ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Prof Muladi terkait putusan ‎MPG yang dianggap salah tafsir.

Atas putusan sela yang memerintahkan penundaan pelaksanaan SK Kemenkum HAM terkait pengesahan salah satu kubu pengurus Partai Golkar itu seharusnya menjadi warning bagi Menkum HAM Yasonna Laoly sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan.

Petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) rencananya akan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun sepertinya pertemuan itu urung terjadi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ‎membacakan penetapan menunda SK Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan DPP Agung Laksono. Meski demikian, kubu Aburizal Bakrie memastikan tak serta merta menghentikan hak angket.

Hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digulirkan oleh Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie‎ bersama fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP). Namun Fraksi PAN yang juga KMP, sebetulnya belum menentukan sikap mendukung atau menolak hak angket.

Koalisi Merah Putih (KMP) akan bertemu dengan Ketum Partai Demokrat (PD) SBY untuk membahas angket terhadap pemerintah terkait putusan Menkum Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono.

Majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda pemberlakuan SK yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

Putusan sela PTUN yang menunda SK Menkum HAM pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tidak memadamkan api semangat pengurus Golkar hasil Munas Ancol. Agus Gumiwang memastikan bahwa Fraksi Golkar yang ia pimpin tetap eksis.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diketuai Teguh Satya Bhakti memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda pemberlakuan surat keputusan (SK) yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Bagi kubu Aburizal Bakrie (Ical), ini adalah kemenangan sementara.

Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan sementara sejumlah gugatan yang dilayangkan oleh loyalis Aburizal Bakrie (Ical) terhadap kubu Agung Laksono serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.