Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan sudah sepekan bekerja. Namun hingga kini ia belum menyerahkan LHKPN kepada KPK. Kenapa?

Hingga saat ini, belum ada satupun menteri yang tergabung dalam kabinet kerja melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Karena itu KPK besok akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi JK sudah mengumumkan nama 34 menteri Kabinet Kerja. Mereka juga sudah seminggu ini bertugas. Tapi hingga hari ini belum ada yang melakukan pelaporan LHKPN. 

KPK mengimbau agar para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II melaporkan harta kekayaannya. Tentu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. 

Tugas para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memang telah berakhir. KPK tetap meminta mereka untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai aturan perundangan.

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta KPK menempatkan petugasnya untuk memantau kinerja pegawai di inspektorat DKI Jakarta.

Ahok akan mewajibkan pejabat eselon III dan eselon IV DKI mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK mengapresiasi tindakan Ahok.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) akan mewajibkan pejabat eselon III dan eselon IV DKI mengisi LHKPN. Untuk itu, Ahok mendatangi kantor KPK.

Ahok dijadwalkan menemui pimpinan KPK siang ini. Ahok akan mengajak mereka berdiskusi terkait solusi meminimalisir penyelewengan di Pemprov DKI Jakarta, terutama tata niaga daging sapi yang diduga melibatkan BUMD PD Dharma Jaya.

Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengatakan pernah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2007. Indroyono mengatakan untuk pejabat baru memiliki waktu 2 bulan untuk perbaikan LHKPN.