Komisi Pemilihan Umum hingga saat ini masih menyisakan 14 provinsi yang belum disahkan, padahal waktu tersisa tinggal 2 hari lagi yaitu 9 Mei.

Proses rekapitulasi perolehan suara di Maluku Utara yang sebelumnya berlangsung sekitar 3 jam, dihujani protes saksi parpol.

Dua kader Partai Golkar di Jawa Timur berseteru terkait masalah perolehan suara dalam Pileg 9 April lalu. Keduanya melaporkan masalah tersebut di tingkat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga ke ranah kepolisian.

Kepulauan Riau menjadi provinsi baru yang masuk dalam rekap nasional, artinya belum pernah dibahas sebelumnya.

KPU sempat menunda rekapitulasi hasil penghitungan suara caleg DPR RI dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Lampung I karena dianggap ada kecurangan. Namun setelah diteliti, hal itu tak terbukti.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara caleg DPR Dapil DKI Jakarta III berlangsung alot lantaran protes yang dilayangkan Partai Hanura mengklaim terjadi kecurangan.

"Ini wajib kita pastikan penyelenggara pemilu bisa terpercaya apalagi mau Pilpres. Jadi petugas yang tak terpercaya jangan lagi urus Pilpres," ujar Jimly menegaskan.

Dalam pembahasan rekap DPR Papua Barat keberatan paling banyak disampaikan oleh Partai NasDem. NasDem mendapati banyaknya laporan kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara di Papua Barat.

Tim pemenangan caleg DPR RI dapil I (Surabaya-Sidoarjo) dari Partai Golkar Adies Kadir (AK) akan melaporkan M Ruslan (caleg Golkar dari dapil 3 Lumajang-Jember) pelapor penggelembungan suara Adies ke Polda Jawa Timur.

Ketua KPU Husni Kamil Manik, menyatakan optimis rekap nasional seluruhnya selesai sesuai batas Undang-undang 9 Mei.