Untuk semakin mempermudah warga DKI Jakarta dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng lebih banyak institusi sebagai tempat pembayaran PBB-PP

Aburizal Bakrie atau Ical telah ditetapkan menjadi capres yang diusung Partai Golkar. Namun ternyata, menurut survei, sejumlah kader Golkar justru mendukung Joko Widodo.

Tidak hanya elite Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang menilai miring kinerja Gubernur Jokowi. Kalangan politikus lawan politik partai Jokowi, PDIP, di DPRD DKI juga ikut berkomentar miring terhadap Jokowi meskipun baru setahun memimpin ibu kota.

“Waktu yang hari pertama saya di depan, tapi ini enggak tau dapatnya di belakang. Terus gak ada tenda dan lampu, padahal hari ini kan hujan.”

Pengacara Yudi Setiawan, Fidel Angwarmasse, membeberkan bukti-bukti transakasi antara Yudi dengan eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Sebelumnya Luthfi sempat membantah menerima transaksi milyaran rupiah pada sidang tipikor Senin (7/10) lalu.

 "Iya itu pelayanan administrasi ternyata agak berubah. Pak Jokowi ini baru setahun. Hasil maksimalnya ya belum ada. Mungkin tiga tahun baru bisa dirasakan."

Program Electronic Road Pricing belum dapat diterapkan dalam di Jakarta karena belum memiliki payung hukum. Maka DPRD DKI Jakarta segera menyusun dan usulkan rancangan peraturan daerah tentang ERP.

Direktur PT Cipta Inti Parmindo/Cipta Terang Abadi, Yudi Setiawan, mengaku menyetor uang ke Luthfi Hasan Ishaaq untuk Pilgub DKI. Mantan cagub DKI dari PKS Hidayat Nurwahid membantah hal ini.

Selain menyetor duit untuk keperluan Pilgub yang terkait dengan kader PKS, Yudi Setiawan juga memberikan Rp 1 miliar untuk kunjungan kerja anggota DPR dari Fraksi PKS ke Istanbul. Ini berlangsung tahun 2012.

Kemacetan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta dinilai sudah cukup parah. Berbagai upaya terobosan dilakukan salah satunya kebijakan ERP. DPRD berharap Perda ERP segera dapat diterapkan.