Para menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK diminta untuk menyerahkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta semua menteri untuk menyerahkan LHKPN ke KPK pada bulan ini.

Juru Bicara KPK Johan Budi Prasetyo sudah meminta para menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan LHKPN secepatnya. Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek, SpM(K) mengaku sudah melakukan hal tersebut pagi hari ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno berjanji segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Ia berencana menyerahkan laporan kekayaannya pada minggu depan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dr Yuddy Chrisnandi merupakan menteri Kabinet Kerja pertama yang melaporkan LHKPN ke KPK. Politisi Hanura tersebut memperkirakan kekayaannya sekitar Rp 20 miliar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menjadi menteri pertama di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN) ke KPK.

MenPAN Yuddy Chrisnandi mendatangi KPK untuk melaporkan harta kekayaannya. Yuddy menjadi menteri pertama di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo yang melaporkan harta kekayaannya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Junaedi Mahesa mengaku belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus Gerindra itu rencananya akan menyetor data LHKPN pada akhir bulan ini.

Para penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Namun ternyata anggota DPR banyak yang belum membuat LHKPN, salah satunya Ketua DPR Setya Novanto.

Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diwajibkan tak hanya kepada menteri, presiden, dan Wapres. Para wakil rakyat di Senayan juga termasuk penyelenggara negara yang wajib melapor LHKPN ke KPK. 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menteri kabinet kerja Jokowi JK belum ada yang masuk ke KPK. Rencananya KPK akan mengirim surat ke Presiden Jokowi soal ini.