Bila menyebut nama Volkswagen yang terlintas di pikiran kita pasti adalah sebuah merek mobil yang memiliki bentuk tubuh eksotis dan unik. Keunikan desain inilah yang akhirnya mampu menggaet banyak orang untuk menggemarinya, termasuk pensiunan Jenderal TNI ini.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar tidak setuju dengan wacana pengembalian hak pilih TNI dalam pemilu. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas TNI.

Bila selama ini duta pariwisata suatu daerah banyak dipegang olah kalangan artis atau publik figur, Pemerintah Provinsi Bangka-Belitung (Babel) sepertinya ingin membuat terobosan.

Panitia Seleksi Pimpinan KPK sudah memilih 145 orang yang lolos tahapan seleksi administrasi. Kini saatnya publik ikut tentukan pimpinan KPK mendatang dengan ikut memberi masukan soal track record calon pemimpin KPK.

145 Orang yang lolos seleksi administrasi masih harus menjalani serangkaian tahapan lagi untuk bisa menjadi Ketua KPK. Diperkirakan pada bulan Oktober, Ketua KPK yang baru akan bisa terpilih.

Sejumlah pengacara yang pernah membela koruptor, lolos seleksi administrasi untuk menjadi pimpinan KPK. Banyak pihak mengkritik soal itu. Tapi Pansel pimpinan KPK menilai soal membela klien memang tugas pengacara.

Panitia Seleksi calon pimpinan KPK menetapkan 145 orang lolos seleksi administrasi, dari 287 pendaftar. Ada siapa saja?

Mantan Gubernur Akademi Militer Mayjend (Purn) Noor Aman merasa hak politik TNI harus dikembalikan. Aman menilai TNI sama dengan WNI lainnya layak mendapat hak pilih dalam pemilu 2014 mendatang.

Semakin mendekati Kongres II Partai Demokrat, 21-23 Mei 2010, dukungan buat Andi Mallarangeng makin mengucur terus.  Dari pihak eksternal PD, dukungan juga datang dalam beragam bentuk rupa. Yang paling anyar berasal dari kalangan TNI Angkatan '73.

Persidangan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia segera memasuki tahap akhir. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menjatuhkan vonis terhadap 4 mantan anggota DPR periode 1999-2004 yang menjadi terdakwa.