Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengapresiasi langkah KPK yang menangkap hakim S yang diduga menerima suap Rp 250 juta. KY dan MA didesak turun tangan segera memproses sang hakim.

Sebelum menangkap Hakim S dan PW, KPK sudah mengintai gerak gerik PW sejak Rabu (1/6) siang. Hingga akhirnya PW bergerak menuju rumah Hakim S.

Hakim pengawas PN Jakpus berinisial S, ditangkap KPK karena diduga menerima uang suap Rp 250 juta. Komisi Yudisial (KY) akan segera meminta Mahkamah Agung (MA) menonaktifkan hakim itu.

Komisi Yudisial (KY) sudah mendengar kabar penangkapan hakim pengawas Jakarta Pusat oleh KPK. KY menyayangkan masih ada hakim yang terlibat kasus suap.

Sebelum ke Singapura, mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin sudah izin ke Fraksi PD DPR. KPK kecewa dengan sikap Demokrat yang tidak melarang Nazaruddin pergi.

Sesmenpora Wafid Muharam tetap pada pendiriannya, cek Rp 3,2 miliar di ruangannya dana talangan. Wafid mendesak KPK untuk memanggil Menpora Andi Malarangeng untuk memperjelas.

Presiden SBY menggunakan Bahasa Inggris saat berpidato di depan forum KTM Gerakan Non-Blok di Bali kemarin. Hal ini disayangkan oleh politisi senior, Akbar Tandjung karena pidato harus disesuaikan dengan situasi forum internasional.

Arah reformasi selama 13 tahun terakhir mendapat kritikan keras dari banyak pihak. Hal ini dikarenakan tidak terarahnya platform reformasi sehingga hilangnya arah kebangsaan Indonesia.

KPK mengagendakan pemanggilan terhadap politisi Demokrat Muhammad Nazaruddin. Pemanggilan ini terkait kasus suap Wisma Atlet Palembang.

Sepanjang kurun waktu Januari-Maret 2011, sebanyak 16 orang hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) diberi hukuman karena melanggar kode etik. Dari jumlah tersebut, 5 hakim dihukum berat, 5 dihukum sedang dan sisanya dihukum ringan.