Wacana pemberian subsidi sebesar Rp 1 triliun per partai per tahun yang diusulkan Mendagri Tjahjo Kumolo menimbulkan perdebatan di publik. Ada yang setuju, namun ada juga yang menolak keras.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan partai politik akan diberikan subsidi sebesar Rp 1 triliun melalui APBN. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai angka tersebut tidak logis karena terlalu besar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi membuat sebuah kebijakan; pegawai negeri sipil dilarang rapat di hotel. Partai politik pun juga diminta berhemat, tak rapat di hotel mewah.

Dukungan atas gagasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang parpol disantuni negara Rp 1 triliun mengalir seiring dengan munculnya kontra. Angggota IV BPK Prof Rizal Djalil melihat dukungan terhadap wacana itu karena ada beberapa alasan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan telah mengirimkan kembali APBD DKI 2015 kepada Pemprov DKI. Dia meminta agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI bermusyawarah kembali.

‎Mendagri Tjahjo Kumolo terus menampung berbagai pro dan kontra perihal wacana setiap partai menerima Rp 1 triliun dari APBN. Salah satu usulan lain adalah kesiapan partai akan dibubarkan jika terindikasi korupsi.

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella menganggap wajar usulan pembiayaan parpol sebesar Rp 1 triliun dari APBN yang dilontarkan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas dengan menteri di Kantor Kepresidenan. Agenda utamanya membahas rencana penghapusan secara bersyarat piutang Aceh melalui Debt Swap.

PDIP membangun kantor baru di bekas markas PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Gedung di lahan 7.000 meter persegi yang dibangun sejak tahun lalu itu terlihat megah dengan nuansa merah putih.

Waketum Gerindra Fadli Zon menyambut baik wacana penambahan dana bantuan dari pemerintah untuk partai politik. Fadli menilai dana sebesar Rp 1 triliun yang diwacanakan Mendagri Tjahjo Kumolo tidaklah besar dibanding total APBN.