Kenaikan harga BBM subsidi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, demi kesehatan anggaran. Pemerintah perlu membuat aturan penetapan standar baku penyesuaian harga BBM subsidi.

Perempuan positif HIV rentan mengalami kekerasan karena dianggap memiliki posisi tawar yang rendah. Atas dasar itu, pemerintah seharusnya mewajibkan tes HIV pada pasangan yang ingin menikah agar kekerasan tersebut dapat dicegah.

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memberi berbagai masukan kepada Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi), salah satunya di bidang pendidikan. Mereka menilai lembaga pendidikan swasta pun berhak dapat subsidi dari pemerintah.

Harga BBM di Indonesia terbilang murah dibanding negara-negara lain seperti India, Filipina, dan Turki. Penyebabnya, pemerintah masih menggelontorkan subsidi BBM senilai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Ketua DPR Marzuki Alie sudah kembali beraktivitas di Gedung DPR Senayan. Dirinya mengaku sudah sehat kembali usai menjalani terapi.

Sanitasi yang buruk memang identik dengan munculnya risiko diare, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Namun waspada, tak menjaga kebersihan lingkungan dengan baik juga bisa menimbulkan penyakit lain seperti penyakit kulit dan cacingan.

Kebersihan lingkungan mungkin kerap dianggap sepele, padahal efek yang ditimbulkan juga bisa membahayakan lingkungan lho. Beberapa risiko penyakit yang berisiko muncul di antaranya diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Menkes Nafsiah Mboi resmi melantik dr Untung Suseno Sutarjo MKes sebagai sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan yang baru menggantikan dr Supriyantoro SpP, MARS. Saat 'melepas' dr Supriyantoro, Nafsiah mengaku memiliki apresiasi khusus untuk eks sekjen kemenkes tersebut.

Politikus PDIP Pramono Anung melayat almarhum Ketum Gerindra Suhardi di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Pramono menyebut ada kedekatan antara Suhardi dengan ketumnya, Megawati Soekarnoputri.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang direncanakan oleh Presiden terpilih Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, dinilai tidak bertentangan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).