Rupanya usulan Perpres tersebut pertama kali justru dilayangkan oleh Ketua DPR Setya Novanto sejak Januari 2015 lalu.

Diganjar SP1 oleh Agung Laksono tak membuat Bambang Soesatyo jera. Bamsoet, demikian disapa, malah menantang Agung memecatnya.

Denny dianggap terlalu radikal. Dijadikan musuh bersama.

Yusril mendasari argumennya berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Februari 2015 yang mengakui susunan kepengurusan Munas Riau.

Menkum tak langsung mengamini putusan sela PTUN Jakarta dan akan mempelajarinya terlebih dahulu. Menkum juga menegaskan Agung Laksono tetap sebagai Ketum Golkar yang sah secara hukum.

PTUN menelurkan putusan sela yang isinya memerintahkan penundaan berlakunya SK Menkum HAM untuk kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Menkum HAM Yasonna Laoly menilai putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian.

Dualisme kepengurusan Golkar yang tidak kunjung usai membuat partai beringin ini terancam tidak bisa ikut Pilkada serentak. KPU pun masih belum memutuskan pengurus Golkar kubu mana yang bisa ikut Pilkada.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai putusan sela PTUN yang menunda pemberlakuan SK Menkum HAM sebagai tanda Menkum HAM Yasonna Laoly bermasalah dan harus dicopot. Sebelum Golkar, PTUN juga menunda berlakunya SK Menkum HAM terkait PPP.

Sejumlah anggota Dewan Perwakikan Rakyat berencana menggulirkan haka angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Putusan sela PTUN memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda berlakunya SK untuk Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Bagi sesepuh Golkar Akbar Tandjung, putusan itu hanya menunda sementara kemelut Golkar.