Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menyatakan sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan ‎Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Ini dilakukannya saat menjadi anggota DPR.

Mendagri Tjahjo Kumolo ternyata pernah melaporkan harta kekayaan pada tahun 2010. Namun, hingga saat ini laporan harta kekayaan Tjahjo belum dipublikasikan karena ada dokumen yang masih harus didalami oleh tim KPK.

Ahok menyatakan seluruh pejabat PNS di DKI wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK setiap tahun. Hal ini untuk meminimalisir sekaligus mengantisipasi ada pegawai yang melakukan perbuatan korupsi.

Puan Maharani yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dalam kabinetnya, belum tahu kapan akan melaporkan harta.

Sebanyak 20 menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo diketahui pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Para menteri di Kabinet diimbau segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pelaporan ini menjadi penting untuk menjaga integritas dan transparansi para menteri.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, menteri yang tak pernah melaporkan harta kekayaannya memang mendapat catatan khusus.

Setelah para menteri resmi dilantik, masih ada lagi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK. Mereka harus segera melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri-menteri wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Apakah mereka sudah menyerahkan LHKPN tersebut?

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan (45) mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet. Ia menyatakan tujuan Kabinet Kerja adalah kemakmuran berkeadilan, namun keadilan dianggap belum ada.