Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan ada dinas yang masih bandel memasukkan anggaran untuk sewa ruangan miliaran rupiah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyerahkan hasil evaluasi RAPBD 2015 kepada Pemprov DKI untuk diperbaiki. Bersama Badan Anggaran DPRD DKI, mereka memiliki waktu selama 7 hari untuk membahas finalisasi RAPBD tersebut.

"Help...help"! Masa di ruang rapat nggak ada printer, kalah sama kampung mak gue di Banten." Begitulah keluhan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik saat hendak mencetak hasil rapat yang membahas evaluasi RAPBD 2015.

Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengembalikan hasil evaluasi APBD 2015 ke Pemprov DKI Jakarta. Evaluasi ini akan dibahas bersama DPRD DKI selama 7 hari ke depan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono, mengakui ada beberapa poin yang dicoret dan dikurangi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono menemukan masih ada dinas yang bandel memasukkan anggaran yang tidak seharusnya ada lagi dalam APBD.

Mendagri Tjahjo Kumolo melontarkan wacana pemberian dana untuk partai politik dari uang negara sebesar Rp 1 triliun. Serta pemberian sanksi tegas bagi parpol maupun elitnya melakukan korupsi tidak boleh ikut pemilu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyinggung bahwa dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, ada sekitar 20 persen yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satunya adalah Kota Surabaya.

Sebanyak 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang semula sempat dinyatakan hilang, kini sudah diamankan otoritas pemerintah di Turki. Jika nanti pulang ke Tanah Air, aktivitas mereka sepatutnya dimonitor.

Pemkot Surabaya kembali mencatatkan prestasi. Surabaya yang dipimpin Walikota Tri Rismaharini meraih penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) bidang pelayanan jasa perkotaan tahun 2014.