Untuk penerbangan haji seharusnya tidak hanya dimonopoli Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines. Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini tak menginginkan penggunaan maskapai penerbangan haji lebih dari dua maskapai hanya sekadar wacana. Dia meminta, untuk penerbangan haji ini dibuka ruang tidak hanya dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines, dibuka kesempatan penerbangan lain supaya lebih kompetitif. Supaya dua penerbangan ini bisa berfikir ulang soal harga dan ; pelayanan yang terbaik."Nah itu harus lebih, penerbangan-penerbangan jangan asal ngomong yang lain itu. Kalau memang siap harus siap dari awal, jangan hanya ngegodain doang. Harus ada kepastian mampu atau tidak menangani ini. Kalau nggak mampu jangan suka ngecap," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (12/7).Mengenai belum pastinya maskapai Batavia akan melayani penerbangan haji tahun 2011, Politisi PKS ini tidak mau mengomentarinya lebih jauh, sebab menurutnya yang terpenting diberikan kesempatan dan dibuka ruang untuk berkompetisi bagi maskapai penerbangan dengan Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) yang sama."Ya kita coba pastikan, beberapa penerbangan itu anda mampu, bisa bersaing, spek-nya sama, ya sama. Kita coba kasih ruang saja, jangan dikunci dulu. Kalau membuka ruangnya sambil diancam ya orang takut dong. Umpamanya boleh daftar, tapi jangan macam-macam. Kalau macam-macamnya untuk peningkatan pelayanan nggak apa-apa," pungkasnya.

Kementerian Perhubungan memberikan perhitungan tarif rata-rata 1.838 dolar AS. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin tetap optimistis tarif penerbangan haji masih bisa turun dan rata-ratanya di bawah 2.000 dolar AS. Tarif yang ditawarkan oleh maskapai Garuda Indonesia sebesar 2.076 dolar AS. Apakah sudah ada kemauan dari pihak Garuda untuk menurunkan penawaran? "Ya mereka tentunya seperti itu dengan tawarannya," kata Zainuddin kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).Meski belum menjadi keputusan, menurut politisi PKS ini, Komisi VIII sudah memutuskan bahwa dalam pengambilan keputusan soal tarif penerbangan haji itu harus mempertimbangkan masukan dari Kementerian Perhubungan. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan memberikan perhitungan biaya rata-rata 1.838 dolar AS. "Keputusan raker waktu itu melibatkan Kementerian Perhubungan, penentuan harga melibatkan Kementerian Perhubungan sehingga tampaknya kemungkinan bisa turun dari 2.000. Kesepakatannya belum bulat," ujarnya.Mengenai penetapan BPIH sebelum masa reses yakni 22 Juli 2011, Zainuddin belum bisa menyampaikan tanggal pastinya. "Ya tergantung. Tapi kita dua pekan ini maraton membahas BPIH."Tentang kemungkinan BPIH ditetapkan tanpa komponen penerbangan dan indirect cost, dia mengaku hal itu agak sulit. "Kalau yang lain-lain ditetapkan ya penerbangan harus ditetapkan. Kalau direct cost dulu, indirect cost belakangan mungkin. Tapi kalau penerbangan itu bagian direct cost, jadi nggak bisa," jelasnya.Bagi Zainuddin, yang terpenting berapa besaran yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. "Kalau penerbangan belum ditetapkan, tidak bisa ditetapkan semua," pungkas anggota DPR Dapil DKI Jakarta I ini.

Komisi VIII DPR mengimbau polisi untuk menemukan kaitan Panji Gumilang dengan NII KW9. Kepastian ini diperlukan untuk menjamin ketenangan masyarakat.

Komisi VIII DPR terus memulangkan TKI bermasalah di Arab Saudi. Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menuturkan tak ada lagi TKI yang tinggal di kolong jembatan di Arab Saudi.

BK DPR hari ini memintai keterangan Sekjen MK, Janedjri M Gaffar, soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan M Nazaruddin. BK masih akan memanggil saksi lain.

Kesehatan optimal adalah syarat penting bagi suksesnya ibadah haji. Karena itu calon jamaah haji diimbau jujur tentang riwayat kesehatannya saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Tanah Air.

Puluhan ribu TKI di Arab Saudi terpaksa tinggal di kolong jembatan karena masa tinggal mereka telah melampaui batas. DPR sudah menemukan cara baru untuk memulangkan para TKI ini.

Menneg PP dan PA akan berkoordinasi dengan Kemenakertans dan BNP2TKI. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari berjanji berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan juga Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat terkait persoalan TKW."Saya juga tidak setuju TKW dikirim untuk pembantu rumah tangga (PRT). Usulan Pak Busro (anggota Komisi VIII dari F-PG, red) akan menjadi catatan kami, dan kami akan berkoordinasi dengan Kemenakertans dan BNP2TKI," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (6/7).Sebelumnya, Busro meminta agar KPP dan PA didesak mengeluarkan pernyataan resmi untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan dipekerjakan pada sektor rumah tangga.Pernyataan politisi Partai Golkar itu dilatarbelakangi kasus hukuman mati yang menimpa Ruyati binti Satubi pertengahan Juni lalu. Dia mengingatkan KPP dan PA agar mengeluarkan pernyataan yang tegas terkait dengan ancaman hukuman mati yang menimpa TKI di luar negeri."Beberapa waktu lalu, saya sudah mengingatkan KPP dan PA untuk berbicara agar menghentikan pengirimkan TKW ke Arab Saudi. Karena zaman dulu belum ada pengiriman TKI ini tidak pernah ada keganjilan," ujarnya.Kembali ke Linda, istri Agum Gumelar tersebut menyatakan, KPP dan PA sudah bekerja sama dengan BNP2TKI untuk memberikan pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba kepada calon TKI tang akan diberangkatkan ke luar negeri. "Kami ; kan juga sebagai anggota gugus tugas trafficking, memang yang kebanyakan ditangani adalah TKI ilegal," pungkas Linda.

Menteri Keuangan sudah setuju dengan program PNPM Mandiri akan dimasukan ke kantong TKW. Kesiapan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) menghadapi ledakan Tenaga Kerja Wanita (TKW) menyusul kebijakan moratorium pengiriman TKI per 1 Agustus 2011, dipertanyakan Komisi VIII DPR."Diperkirakan akan terjadi limpahan baru untuk mantan TKW ini," kata anggota Komisi VIII F-PG Tety Kadi Bawono dalam Rapat Kerja dengan Menneg PP dan PA Linda Amalia Sari Gumelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).Pertanyaan serupa disampaikan anggota Komisi VIII F-PD Kasma Bouty. "Kami sudah mendengar gerak cepat untuk moratorium TKI, ini akan menambah pengangguran. Bagaimana persiapan kementerian untuk kantong-kantong atau tempat yang pengiriman TKW misalnya pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujarnya.Menanggapi hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan, KPP dan PAN mendorong diberlakukannya moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang 70 persennya adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) itu."Kami merasakan derita yang dirasakan oleh perempuan. Saya sudah menyampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait moratorium agar memperhatikan kantong-kantong perekrutan. Menteri Keuangan sudah setuju dengan program PNPM Mandiri akan dimasukan ke kantong TKW," jelasnya.

Rapat ini mengagendakan pembahasan perubahan RKA K/L APBN TA 2011. Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Chairun Nisa ini mengagendakan pembahasan perubahan RKA K/L APBN TA 2011."Telah kita ketahui anggaran KPP dan PA tahun 2010 adalah Rp 133,5 miliar. Untuk tahun 2011, Rp 160,94 miliar. Pada bulan Februari 2011, seluruh Kementerian/Lembaga diminta penghematan anggaran belanja yang sudah sedikit itu melakukan penghematan sebesar 10 persen dari total alokasi anggaran yang di luar gaji dan operasi, yakni penghematan sekitar 13 miliar," kata Chairun Nisa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).Kemudian, menurut Nisa, dalam APBN-P tahun 2011 mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp 13,97 miliar dari yang diusulkan Rp 122 miliar. "Jumlah itu memang tidak seberapa dibandingkan tahun lalu, KPP dan PA mendapat tambahan 50 miliar dan membuat program radio komunitas yang berguna bagi masyarakat," ujar politisi Partai Golkar itu.Chairun Nisa memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah sukses menyelenggaraan Konvensi Asia Pasific Kota Layak Anak di Solo, Jawa Tengah belum lama ini."Adanya perubahan anggaran yang hanya sekian miliar itu, kita ingin mengetahui program KPP dan PA, dan sejauh mana sasaran, target serta prioritas dengan anggaran yang kecil itu. Kita mencoba mengupayakan agar anggaran KPP dan PA ini bisa meningkat," pungkasnya.