Komisi III DPR memanggil mantan Pimpinan KPK Antasari Azhar dan Chandra Hamzah untuk dimintai masukan soal RUU KUHP dan KUHAP. Dalam pemaparannya, Chandra menilai draf RUU KUHAP menghilangkan fungsi penyelidikan KPK.

Tiga advokat merasa tidak aman ketika mengurus suatu perkara di luar persidangan. Oleh karena itu UU Advokat yang menyebutkan perlindungan hanya dalam persidangan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ilmu adalah salah satu hak manusia yang paling asasi. Seringkali ilmu didapat dari sumber yang tidak disangka-sangka. Seperti yang terjadi di ruangan Komisi III DPR hari ini.

Komisi III maraton menggodok Rancangan Undang-undang KUHP dan KUHAP untuk segera disahkan DPR. Hari ini komisi III memanggil mantan ketua KPK Antasari Azhar dan Chandra Hamzah.

Komisi III memanggil para mantan pimpinan KPK. Pemanggilan ini terkait dengan pembahasan RUU KUHP & KUHAP, khususnya soal hukuman untuk koruptor dan penyadapan oleh KPK.

Antasari Azhar akan bertandang ke DPR. Antasari mengaku memenuhi undangan komisi hukum untuk membahas RUU KUHAP. Namun Antasari meminta undangan itu tak dibesar-besarkan. 

Antasari Azhar tengah menggugat KUHAP ke MK supaya boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) lebih dari sekali. Gugatan PK boleh berkali-kali bukan yang pertama diajukan ke MK.

PK hanya bisa dilakukan satu kali agar ada kepastian hukum untuk mengeksekusi putusan suatu pengadilan. PK hanya bisa dilakukan satu kali sesuai Pasal 268 ayat 3 KUHAP.

Antasari Azhar menyatakan Jusuf Kalla mengetahui informasi penting soal pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Antasari pun berharap JK bersedia untuk bersaksi di sidang uji materi tentang Peninjauan Kembali di MK.

Antasari Azhar menyebut Jusuf Kalla (JK) mengetahui informasi penting soal pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Sehingga mantan Ketua KPK ini merasa yakin dirinya telah terkriminalisasi.