Presiden SBY sudah memerintahkan agar kasus Bibit-Chandra tidak dibawa ke pengadilan. Tapi itu semua mentah. PN Jaksel mengabulkan gugatan Anggodo Widjojo. Sikap pengadilan ini pun dikritik.

Praktek mafia perizinan tambang sudah lama terjadi di tanah air. Praktek ini sulit dihilangkan karena tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat dan para mantan pejabat tinggi.

Namun, bila dicermati, sejak pilkada pertama berlangsung digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara 1 Juni 2005, hingga kini yang menuai hasil adalah para politisi dan pejabat. Rakyat sendiri, habis manis sepah dibuang.

Lengkap sudah jaring mafia hukum dalam kasus Gayus Tambunan. Setelah mendera Polri dan Kejagung, kini terbongkar pula suap Rp 50 juta untuk hakim kasus Gayus, Muktadi Asnun. Suap untuk Asnun ini pukulan telak untuk Mahkamah Agung (MA).

Praktek mafia peradilan marak terkuak di berbagai institusi penegak hukum dan juga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi julukan untuk kondisi ini sebagai darurat mafia hukum.

Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar melihat adanya ambivalensi di tubuh Mabes Polri dalam membongkar praktek mafia hukum. Ada kecenderungan pejabat-pejabat berpangkat rendah saja yang dikorban.

Munculnya kasus Gayus Tambunan menandakan tidak transparannya pengelolaan pajak di lembaga tersebut. Menurut ICW, ada 3 faktor utama yang menyebabkan pengelolaan pajak menjadi tidak transparan.

ICW mengkritik langkah MA perihal permintaan sumbangan masjid kepada hakim dan pegawai di lingkungan peradilan. MA harus membatalkan surat edaran itu.

Kasus Gayus Tambunan ternyata tidak hanya melibatkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak, namun juga menyeret institusi penegak hukum. ICW meminta adanya pembuktian terbalik dari para penegak hukum yang tersangkut kasus tersebut.

Sanksi dimiskinkan secara ekonomi dan sosial tidak hanya menimbulkan efek jera bagi koruptor. Melainkan juga dapat mencegah paraktek makelar kasus dalam proses hukumnya.