Jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati Bandung untuk masa jabatan 2010-2015 diundur. Semula, pelantikan dijadwalkan Kamis (9/12/2010), tapi terpaksa diundur menjadi pekan depan.

Dari Rp 114 miliar dana hibah yang diajukan KONI Jabar di APBD Provinsi Jabar tahun 2011, hanya disetujui Rp 50 miliar. Jumlah tersebut merupakan kesepakatan antara eksekutif (Pemprov Jabar) dan legislatif (DPRD Jabar).

Berbeda dengan pernyataan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, Wakil Ketua DPRD Jabar Rudi Harsa Tanaya meminta gerbang depan Gedung Sate kembali dibuka. Sehingga, akses masuk ke komplek tersebut dengan mudah.

Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan, yang harus dicari dari kebrutalan geng motor adalah akarnya. Dari situ baru bisa diketahui langkah yang harus dilakukan untuk menekan dan menghilangkan tindakan negatif mereka.

Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mendukung kabupaten dan kota di Jabar membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) penolakan terhadap adanya geng motor.

Badan Pemeriksa Keuangan siap melakukan audit investigasi terhadap PT Krakatau Steel. Namun BPK masih menunggu permintaan resmi untuk melakukan audit investigasi.

Administrasi dalam penyusunan laporan keuangan menjadi masalah tersendiri bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu akan mempengaruhi penilaian yang diberikan BPK kepada lembaga yang diaudit.

BPK RI dan para ketua DPRD se-Jabar melakukan kesepakatan bersama tentang sistem atau tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD provinsi, kabupaten, atau kota di wilayah Provinsi Jabar.

Penyandang cacat yang tergabung dalam PPCI Jabar menyayangkan penutupan gerbang utama Gedung Sate (Gesat) yang sudah dilakukan sejak sepekan lalu. Penutupan gerbang tersebut dinilai menghambat penyandang cacat jika ada keperluan ke lingkungan gesat.

Masyarakat adat di Jabar membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk melindungi eksistensi mereka. Selain itu, perda bisa mengatur tentang batas wilayah, hak wilayah, serta hal lainnya bagi masyarakat adat yang ada.