Pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dilakukan hingga dini hari tadi mengalami jalan buntu. Pemerintah dan DPR berbeda pendapat tentang pelaksanaan BPJS II.

Tarik-menarik antara Pansus BPJS DPR dengan pemerintah terus terjadi. Terutama dalam menentukan apakah BPJS yang akan terbentuk terdiri dari BPJS I dulu terdiri dari BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian), atau sekaligus berbarengan dengan BPJS II (Pensiun dan Tunjangan Hari Tua/JHT).

Pemerintah dan Komisi IX DPR akhirnya sepakat melebur 4 BUMN asuransi menjadi dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Peringatan Hari Buruh yang selalu ditandai dengan demo besar-besaran mendapat ancaman dari provaktor. Meski begitu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap hari yang dikenal dengan May Day itu bakal berlangsung tertib, aman, dan damai.

Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Serikar Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Jabar geruduk Gedung Sate. Massa menuntut pembatalan draft revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

DPR didesak untuk menyelesaikan tiga RUU di bidang ketenagakerjaan, yakni RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).