Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menkum HAM dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mebahas RUU Intelijen. Rapat baru mulai membahas Daftar Inventaris Masalah RUU tersebut.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengamini tidak semua narapida eks teroris bisa dibina. Ada beberapa di antara mereka yang kembali ke jaringan lama dan melakukan pemboman.

Tujuh orang wanita mencuci baju di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baju yang mereka cuci bukan milik sembarang orang. Pemilik baju-baju itu adalah 'Presiden RI', 'Wapres RI', 'Ketua DPR', 'Menakertrans', 'Menkum HAM', 'Menlu' dan 'Kepala BNP2TKI'.

Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komite Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, keduanya di bawah Menko Polhukam, meminta Kemendagri mempercepat pembuatan e-KTP.

Pengguna narkoba yang kedapatan membawa narkoba kurang dari 1 gram, tetap akan menjalani proses hukum. Tapi fokusnya lebih pada rehabilitasi untuk mencegahnya jadi kecanduan.

IPW mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melimpahkan kasus korupsi Sisminbakum ke Pengadilan. IPW menuntut Jaksa Agung untuk segera melimpahkan kasus Sisminbakum ke pengadilan dengan alasan penyidikan kasus korupsi Sisminbakum sudah P-21.

Ancaman pidana terhadap koruptor dan teroris dinilai sama. Karena itu, penanganannya pun harus luar biasa karena koruptor dan teroris adalah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime.

Dukungan untuk memperlakukan koruptor layaknya teroris terus mengalir. Kali ini suara positif datang dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Bahkan aturan itu bisa diterapkan segera.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dengan wacana untuk menghukum pelaku korupsi seperti pelaku terorisme. Penangkapan koruptor pun jadi bisa sekaligus dilakukan Densus 88 yang biasa menangani teroris.

Di saat politisi partainya disebut-sebut terkait kasus suap Kemenpora, Presiden SBY giat mempromosikan kebijakannya yang antikorupsi. Dia menyatakan, Indonesia saat ini sedang merevisi aturan antikorupsi. SBY berjanji akan melawan setiap perilaku korup.