Komisi Yudisial (KY) telah menyelesaikan seleksi calon Hakim Agung tahap II. Mereka terdiri dari 23 Hakim Karir dan 22 Hakim Nonkarir. Selanjutnya, mereka akan mengikuti seleksi tahap III.

Hakim Syarifuddin yang terjerat kasus suap, adalah hakim yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Agusrin Najamuddin. Putusan itu bisa diperbaiki jika memang terdapat kekeliruan.

Di tengah gonjang-ganjing kasus suap hakim, KY akan memilih 10 hakim agung yang akan duduk di MA. Setelah melewati berbagai ujian, KY memeras 70 calon menjadi beberapa gelintir saja sebelum diajukan ke DPR untuk dipilih.

Terjadinya pola suap hakim dalam kasus Syarifuddin dinilai karena UU Kepailitan mencampuradukan hubungan hakim dengan kurator. Oleh karenanya, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) meminta dibentuknya hakim independen dalam proses pailit.

Tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin oleh KPK membuat dunia peradilan terpukul. Masihkah ada harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, meski ancaman korup dan mafia menghantui?

Banyaknya hakim yang ditangkap karena kasus korupsi membuat Komisi Yudisial (KY) prihatin. KY berpendapat umumnya hakim yang rawan kena suap lebih banyak bertugas di kota-kota besar. Mengapa?

Tersangka kasus suap hakim Syarifuddin terancam dinonaktifkan dari jabatannya sebagai hakim pengawas di Pengadilan Jakarta Pusat. Komisi Yudisial (KY) mengaku tidak sulit untuk merekomendasikan penonaktifan Syarifuddin kepada MA.

Komisi Yudisial (KY) prihatin dengan kabar penangkapan hakim Syarifuddin terkait suap. KY akan segera memeriksa Syarifuddin waktu dekat

Kasus tertangkapnya Syarifuddin, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menampar dunia peradilan Indonesia. Mafia peradilan diyakini masih hidup subur hingga tingkat MA.

KY Diminta untuk mengakaji ulang putusan bebas Gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin M Najamudin oleh Syarifuddin. Namun Ruhut Sitompul menegaskan putusan Agusrin tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh KY.