Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji mendukung usulan Mendagri tentang pembiayaan parpol Rp 1 triliun per tahun dari APBN. Adik mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji ini mengingatkan agar dana tersebut diawasi BPK.

Ahok berupaya menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Meski mengklaim bisa mengunci semua anggaran, namun Ahok masih 'kecolongan' dengan ulah sejumlah SKPD.

Kemendagri telah menyerahkan evaluasi APBD 2015 DKI pada Rabu (11/3) lalu. Salah satu masukannya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar anggaran belanja pegawai dalam APBD dikurangi dan dialihkan untuk program lain.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berang dengan kemunculan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS dalam RAPBD 2015 versi DPRD. Namun rupanya, evaluasi APBD oleh Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo datang menjenguk politisi senior Haryanto Taslam yang saat ini dalam kondisi kritis. Menurut Tjaho, kondisi Haryanto sudah semakin memburuk.

Kemendagri telah mengembalikan hasil evaluasi APBD 2015 ke tangan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta sejumlah anggaran dialihkan dan dikurangi jumlahnya.

Tim angket DPRD DKI Jakarta berencana memanggil istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan. Sikap tim angket ini justru menjadi polemik karena mengundang kritikan dari berbagai pihak.

Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) mendukung usulan pembiayaan parpol Rp 1 triliun per tahun dari APBN. Alasannya pembiayaan parpol saat ini sangat kecil sehingga membuat parpol kesulitan menjalankan fungsinya di masyarakat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku siap 'melepas' jabatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika kembali maju dalam pilwali 2015.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil setuju dengan wacana parpol disantuni negara setiap tahunnya. Namun apakah dananya sebesar Rp 1 triliun per parpol seperti yang diusulkan Mendagri Tjahjo Kumolo, Emil tak tahu.