Aksi kekecewa terhadap hasil penetapan UMK 2014 di Jawa Tengah terus diserukan oleh buruh. Kali ini mereka memenjarakan "Ganjar Pranowo" dan membakarnya. Aksi itu dilakukan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Nazaruddin melanjutkan pemeriksaan di KPK terkait kasus pencucian uang yang menjeratnya. Usai menjalani pemeriksaan, Nazar justru menyebut mendapatkan ancaman terkait keterangannya soal proyek e-KTP.

Anda pernah mengurus surat seperti e-KTP, akte lahir, atau kartu keluarga? Jangan mau memberi kalau ada petugas yang meminta sumbangan seikhlasnya. Lebih baik diberitahu, itu masuk korupsi!

Anda pernah mengurus e-KTP, Kartu Keluarga, atau Akta Lahir? Izin pengurusan surat-surat kependudukan itu gratis. Tapi kadang ada 'budaya' sumbangan seikhlasnya di kelurahan atau kecamatan.

Dalam upaya memenuhi target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tidak bekerja sendiri. Ditjen Pajak telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan seperti Polri, Kemendagri, Kejaksaan Agung,

Meski sempat diundur dua kali, daftar pemilih tetap (DPT) akhirnya ditetapkan KPU tadi malam sebanyak 186 juta pemilih. Namun, dari 186 juta itu ada 10,4 juta yang masih bermasalah alias pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP.

Penyidik Polda Metro Jaya tidak berhasil memeriksa Muhammad Nazaruddin terkait laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menolak untuk diperiksa polisi.

Nazaruddin telah resmi menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Mendagri Gamawan Fauzi. Mantan Bendahara Partai Demokrat itu dalam waktu dekat akan segera diperiksa penyidik kepolisian.

Pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi terkait laporan Mendagri Gamawan Fauzi soal tudingan Nazaruddin. Sejumlah media massa yang memberitakan ocehan Nazaruddin soal dugaan korupsi e-KTP, akan dipanggil polisi untuk diperiksa.

KPK sedang mendalami laporan mengenai dugaan korupsi proyek e-KTP. Mendagri Gamawan Fauzi meminta kepada lembaga penegak hukum untuk segera bertindak.