Menteri Desa Marwan Jafar mengakui bahwa perubahan PP ini membuat penyaluran Dana Desa lebih lancar.

Menjelang putusan PTUN, Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saling mengklaim optimisme menang. Bagi politikus senior Golkar, Hajriyanto Y Thohari, siapa pun yang menang pasti bakal menyesal.

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014.

PTUN akan memutus perkara gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Senin (18/5) besok. Dua kubu di internal Golkar yang tengah berseberangan pun harap-harap cemas.

Partai Golkar kubu Ical akan merangkul dan memaafkan kubu Agung Laksono bila gugatannya dikabulkan oleh PTUN. Namun kubu Agung yakin gugatan Ical akan ditolak PTUN.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan memutus perkara gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Senin (18/5) besok. Kubu Ical bakal mengakomodasi kubu Agung Laksono bila gugatan itu terkabul.

Sekjen Partai Golkar, kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham yakin akan memenangkan gugatan di PTUN. Ada 3 hal yang mendasari optimisme tersebut, salah satunya adalah putusan Mahkamah Partai Golkar.

Wakil ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, mengatakan bahwa revisi UU Pilkada diperlukan karena ada situasi yang tidak diduga yaitu soal Golkar dan PPP itu yang kepengurusannya masih bersengketa di pengadilan.

Pilpres 2014 telah lama usai, elite Koalisi Merah Putih (KMP) pun kini telah menunjukkan kemesraan dengan Presiden Jokowi. Namun sisa-sisa perang dingin KMP vs KIH masih terasa hingga kini.

Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengundang ‎Menko Polhukam Tedjo Edhy, Menkum Yasonna Laoly dan Komnas HAM untuk membahas kasus pelanggaran HAM berat.