Seperti mafia hukum, mafia kehutanan juga memiliki modus tersendiri. Namun dari banyak modus, ada dua modus yang paling sering dipakai.

Tak cuma mafia hukum dan mafia pajak, mafia kehutanan juga bak setan gentayangan. Berdasarkan data ICW, mafia yang 'bermain' di hutan-hutan Indonesia itu telah merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

ICW menilai Presiden SBY tidak memiliki political will terhadap terbentuknya Perppu Pembuktian Terbalik. SBY dinilai setengah hati dalam mendukung Perppu yang sudah diwacanakan sejak 1971 ini.

Politisi PKS, Misbakhun, 'dikawal' dua anggota DPR saat memenuhi panggilan Mabes Polri. Kehadiran dua anggota DPR ini dinilai boleh saja, asal tidak ada intervensi terhadap proses hukum.

Anggodo Widjojo memenangkan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Muncul dugaan, sedari awal SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan didesain lemah sehingga mudah digugat.

Peradilan kasus dugaan suap dengan tersangka Anggodo Widjojo harus dipercepat. Sebabnya, pembuktian di peradilan ini nantinya akan menjadi acuan bagi kasus Bibit-Chandra yang baru dibuka kembali.

Kemenangan Anggodo Widjojo dalam permohonan praperadilan atas SKPP kasus Bibit-Chandra dinilai sebagai kemenangan mafia hukum.

Kredibilitas saksi ahli OC Kaligis dan Chairul Huda dalam proses persidangan praperadilan atas SKPP Bibit-Chandra dipertanyakan. Keduanya mempunyai catatan khusus sehingga keterangan keduanya dinilai meragukan.

Kadin mendesak masalah tumpang tindih izin tambang antara pemda dengan pemerintah pusat bisa segera selesaikan. Jika ini terus berlanjut maka masalah mafia perizinan tambang sulit diberantas.

Saat ini praktek mafia tambang sudah sangat merajalela dan menjamur. Karena itu harus diberantas baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.