Penolakan Presiden Joko Widodo atas wacana revisi UU Pilkada yang diusulkan DPR memunculkan ide baru di benak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ke depan, dia ingin presiden tidak lagi membuat UU.

Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres nomor 49/2015 tentang LAPAN pada Rabu, 29 April 2015 lalu. Perpres diteken untuk melaksanakan amanat pasal 38 ayat 4 UU nomor 21/2013 tentang Keantariksaan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Presiden Jokowi bisa meminta Menkum HAM Yasonna Laoly tidak mengajukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie.

Salah satu nama tenar disebut ikut mendaftar sebagai calon Dirjen Imigrasi, yakni Irjen Ronny F Sompie yang kini menjabat sebagai Kapolda Bali.

Namun, pihak Kemenkum HAM mengaku tak pernah menerima Keppres yang disebut bodong terkait pengangkatan Dirjen Imigrasi yang baru itu.

Sidang PTUN memutuskan untuk menerima gugatan Aburizal Bakrie (Ical) dan meminta Menkum HAM Yasonna Laoly mencabut SK tentang kepengurusan Golkar. Politikus senior Golkar Ceu Popong Otje Djundjunan pun mengapresiasi putusan tersebut.

DPR menolak jika dianggap sendirian dari biang terlambatnya menyelesaikan target legislasi yang sudah disepakati. Menteri-menteri Presiden Jokowi juga punya peran yang tak kalah penting.

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie (Ical) dan memerintahkan Menkum HAM membatalkan SK kepengurusan kubu Agung Laksono. Waketum Golkar Yorrys Raweyai mengatakan putusan itu belum tentu dituruti oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) juga yakin PTUN akan mengabulkan gugatannya soal SK Kemenkum HAM tentang kepengurusan partai Golkar. Ini alasan kubu ICal yakin bakal menang di PTUN.

Menteri Desa Marwan Jafar mengakui bahwa perubahan PP ini membuat penyaluran Dana Desa lebih lancar.