Penunjukkan nama Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri Pertahanan dalam KIB II dinilai mengejutkan. Purnomo dianggap kurang siap menerima jabatan strategis tersebut.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil sudah dua kali menjabat menteri selama pemerintahan SBY-JK. Jika dipercaya kembali duduk di kabinet SBY-Boediono, ia merasa mendapatkan surprise.

Suasana hangat terlihat di acara perpisahan (farewell party) para anggota menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I. Seluruh menteri hadir, tidak terkecuali menteri yang pernah di-reshuffle.

Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan memperhatikan kesetaraan gender dalam komposisi kabinet mendatang. Namun kriteria pertimbangan utama tetap kapabilitas, kapasitas dan intergritas personal tokoh wanita bersangkutan.

Hatta Rajasa menunjukkan diri sebagai sosok yang low profile. Meski namanya sudah membumbung tinggi sebagai kandidat kuat cawapresnya SBY, Hatta dengan gaya sederhananya tetap saja mengaku tidak punya bayangan dan pikiran dengan semua isu dan berita media yang  menempatkan dirinya sebagai kandidat cawapres SBY.

“Demokrat Dapat Nangkanya & Golkar Dapat Getahnya”. Runtuhnya suara Partai Golkar di Pemilu 2009 telah diprediksi banyak pihak. Sejumlah lembaga survei papan atas secara konsisten menempatkan Golkar di kelas tiga besar sejak awal 2009 lalu. Kini, teka-teki itu terjawab sudah.

Pengamat politik UI Arbi Sanit menilai reshuffle kabinet bukanlah solusi atas kesemrawutan kerja kabinet SBY saat ini. Menurutnya, yang salah dari semua ini karena presiden yang masih mengangkat menteri-menterinya dari unsur partai politik.

Menjelang Pemilu 2009, suasana politik makin hangat. Peta politik yang cepat berubah membuat kabinet SBY-JK terkesan goyah. Presiden SBY diimbau untuk melakukan reshuffle kabinet. Setuju dengan reshuffle kabinet? 

Benci tapi rindu, kalimat mirip syair lagu ini cocok menggambarkan hubungan antara Partai Golkar dan Partai Demokrat saat ini menjelang Pemilu 2009.

Kondisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah komando SBY-JK dinilai tidak efektif lagi. Perbedaan kepentingan dan sikap politik membuat jalannya pelayanan kepada rakyat menjadi terganggu.