Dalam dua minggu terakhir ini, lembaga yang dipimpin mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode pertama, Jimly Assidhiqie, telah memecat sejumlah penyelenggara pemilu dari dua daerah.

Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPUD Kabupaten Lampung Barat, Lukman Zaini ditunda. Penundaan karena pengadu yakni pihak koalisi partai tidak datang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kota Cimahi terkait diskualifikasi dua pasangan mantan bakal calon walikota independen Cimahi.

Setelah memecat tiga anggota KIP, Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie meminta agar penyelenggara pemilu bekerja sesuai kode etik. Jika melanggar maka akan dikenai sanksi.

Hari ini DKPP menggelar sidang terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik anggota KIP Aceh Tenggara. Dalam hal ini, Ketua KIP dan empat anggota lainnya diadukan oleh salah satu tim sukses pasangan peserta Pemilihan Bupati Aceh Tenggara.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi sanksi peringatan tertulis kepada ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar harus disambut positif. Sebab, sanksi tersebut untuk mengembalikan lagi kepercayaan kepada KPU DKI terkait DPT.

Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan memberikan peringatan tertulis kepada KPU DKI Jakarta terkait carut marutnya DPT pilgub DKI Jakarta. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menegaskan KPU DKI harus segera menindaklanjuti putusan DKPP sebelum 11 Juli 2012.

Daftar pemilih tetap (DPT) terkait pilkada DKI dinilai bermasalah. KPU DKI pun dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). Jika kelak dinyatakan tak profesional, KPU DKI siap.

DKPP bisa merekomendasikan pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Rekomendasi pemberhentian bisa dikeluarkan jika Ketua KPU dan Bawaslu melanggar kode etik.